Muslim Arbi: Perpol 10/2025 adalah Jebakan Konstitusional untuk Prabowo

Prabowo Dijebak "Geng Jokowi" Lewat Perpol 10/2025? Muslim Arbi Beri Peringatan Keras

Langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto langsung dihadapkan pada badai politik. Pengamat Muslim Arbi melihat ada permainan canggih di balik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Menurutnya, Presiden justru masuk perangkap yang dipasang oleh kelompok politik lama, yang ia sebut "Geng Jokowi".

"Ini jebakan politik yang sangat halus," kata Arbi, Senin (29/12/2025).

Ia tak main-main. "PP untuk Perpol 10/2025 ini justru menjadi alat untuk menjatuhkan Prabowo dari dalam kekuasaan itu sendiri," tegasnya.

Inti masalahnya, menurut analisis Arbi, ada pada substansi Perpol itu sendiri. Aturan ini dinilai berbenturan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan MK itu kan pilar reformasi, dibuat agar Polri profesional dan tidak kembali ke era dwifungsi. Nah, Perpol ini malah membuka ruang abu-abu. "Ini kemunduran reformasi," ucap Muslim Arbi.

Dampaknya bisa berlapis. Di satu sisi, langkah ini berisiko menyeret Prabowo ke dalam konflik konstitusional dan gugatan hukum. Di sisi lain, efek di ruang publik jauh lebih berbahaya.

Sejak isu ini mencuat, citra Prabowo di media sosial anjlok. Narasinya berubah. Dia bukan lagi dianggap sebagai pemimpin perubahan, melainkan sekadar kelanjutan dari rezim sebelumnya. "Ini sangat berbahaya," ujarnya.

Lalu, siapa yang diuntungkan? Menurut Muslim Arbi, kondisi ini justru menguntungkan kelompok politik di sekitar Presiden ke-7 Joko Widodo. Setiap polemik yang melemahkan Prabowo akan memperkuat posisi tawar mereka.

"Mereka senang. Karena semakin Prabowo diserang publik, semakin tergantung dia pada jaringan lama," katanya.

Ini semua bukan kebetulan. Arbi menduga ini adalah permainan tingkat tinggi. Jebakannya dirancang agar Prabowo yang tampil di depan sebagai penanggung jawab kebijakan kontroversial, sementara aktor lama tetap aman di balik layar. "Ini jebakan konstitusional, jebakan opini publik, jebakan sejarah," paparnya. Kalau tidak waspada, dampaknya bisa fatal bagi stabilitas pemerintahan yang baru saja dimulai.

Peringatannya serius. Krisis kepercayaan publik bisa dimulai dari sini, karena isunya menyentuh hal sensitif: hubungan sipil-militer dan ketaatan pada konstitusi.

"Presiden bisa jatuh bukan karena kudeta, tapi karena kehilangan legitimasi. Sejarah Indonesia dan dunia penuh contoh seperti itu," tegas Muslim Arbi.

Jadi, apa jalan keluarnya? Ia mendesak Prabowo untuk segera mengevaluasi PP dan Perpol tersebut. Presiden harus berani mengambil jarak dari pengaruh politik lama yang masih mencengkeram. Baginya, ini adalah ujian pertama yang menentukan: apakah Prabowo akan jadi pemimpin independen, atau tetap terjebak dalam skenario warisan rezim sebelumnya.

"Kalau Prabowo ingin selamat secara politik dan sejarah, dia harus keluar dari jebakan ini sekarang juga," pungkasnya.

Hingga saat ini, Istana Presiden dan Mabes Polri belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.