Bencana Hibrida dan Kegaduhan Pejabat: Saat Negara Hanya Menghadirkan Drama

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, rasanya sudah tak bisa lagi kita sebut sekadar bencana alam biasa. Ini adalah bencana hibrida pertemuan memilukan antara amuk alam dan ulah manusia yang serakah. Lihat saja, izin investasi yang kental kolusi, pembalakan hutan secara brutal, alih fungsi lahan demi capaian ekonomi semu, hingga tata ruang yang diabaikan begitu saja. Semua ini terjadi di bawah pembiaran lembaga yang seharusnya bertanggung jawab.

Menurut taksiran Celios (Center of Economics and Law Studies), kerugian ekonominya bisa mencapai Rp 68,67 triliun. Angka fantastis itu mencakup rusaknya rumah, jembatan, jalan, lahan pertanian, plus hilangnya mata pencaharian warga. Tapi, angka itu cuma sisi material. Yang jauh lebih sulit diukur adalah luka di hati rakyat: kepercayaan kepada negara yang perlahan runtuh.

Selama berminggu-minggu, alih-alih merasakan kehadiran negara yang menenangkan, publik justru disuguhi kegaduhan pernyataan para pejabat. Mereka sibuk klarifikasi, saling menyelamatkan diri, bahkan memproduksi istilah-istilah yang terdengar defensif ketimbang penuh empati. Presiden pun sampai turun tangan untuk meredam kegaduhan yang sebenarnya tak perlu itu, meski kadang diksi dalam pernyataannya sendiri malah ikut memperkeruh suasana.

Ada saran yang menarik: para pejabat sebaiknya "berhenti berbicara" dan mulai "berkomunikasi" dengan rakyat.

Apa bedanya? Yang pertama cuma menyampaikan apa yang ada di kepalanya saja apa yang terpikir, bahkan sekadar melintas. Ia berbicara berdasarkan apa yang ingin didengar dan dipatuhi rakyat. Pejabat seperti ini hadir sekadar karena jabatannya, terbiasa bicara begitu pikirannya masih gagap.

Yang kedua, komunikasi yang sesungguhnya, lahir dari kepala dan hati. Ada empati yang dalam, kesadaran situasional, dan kepekaan moral yang orisinal. Ia bicara bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan publik.

Komunikasi macam ini butuh pondasi yang lebih kokoh: pribadi yang profesional. Dan inilah, sepertinya, yang hilang. Menjadi profesional itu tidak mudah. Definisi nya tidak bisa dicukupkan dengan slogan birokrasi seperti "berAHLAK" yang terkesan dipaksakan itu.

Pribadi profesional tak bisa diukur dari akronim etika semata. Ia harus cerdas, cerdik, terampil, dan yang utama: berintegritas tidak melakukan hal yang ia tahu salah. Prinsipnya seperti primum non nocere dari Hippocrates: pertama-tama, jangan menimbulkan bahaya. Dalam istilah Laurence J. Peter, mereka adalah orang-orang yang kompeten, bahkan sangat kompeten.

Masalahnya, organisasi negara kita justru kerap dipenuhi oleh yang tidak kompeten, atau orang kompeten yang dipromosikan melampaui batas kemampuannya gejala klasik Peter Principle. Ciri mereka yang kita butuhkan sebenarnya sederhana: mereka bertanggung jawab, bukan sekadar pandai 'menanggung' jawaban.

Krisis Kepemimpinan

Pada hakikatnya, pejabat pemerintah adalah profesional yang diberi mandat politik secara sah. Bukan sekadar kader partai yang kebetulan menduduki kursi. Saat mereka lebih merasa sebagai wakil partai daripada abdi negara, kepemimpinan pun direduksi jadi soal loyalitas politik semata. Pemerintahan lalu kehilangan manager dan hanya menyisakan operator of power yang egois. Tugas mereka seharusnya menjadikan pemerintahan organisasi yang dikelola dengan baik, bukan sekadar diarahkan.

Untuk menjadi negara hebat, di antara para pejabat itu harus muncul Pemimpin Negara the statesmen. Mereka yang mampu mengelola organisasi bernama Republik Indonesia ini.

Puncaknya adalah Bapak Bangsa. Sosok yang "memberikan dirinya bagi bangsanya, bahkan setelah ia tak lagi menjabat." Bapak Bangsa bukan produk masa jabatan, melainkan buah dari keteladanan sepanjang masa. Sulit mencari contoh sempurna di Indonesia modern. Soekarno dan Soeharto, dengan segala jasanya, meninggalkan warisan problematik dalam jangka panjang. Kita seperti kian kehilangan figur pendamping bangsa; yang ada malah terasa seperti beban.

Penyakit kita, sepertinya, adalah merajalelanya profesionalisme semu, terutama dalam hal bertanggung jawab. Hasilnya persis seperti satir wartawan senior Parakitri Tahi Simbolon dalam "Menjadi Indonesia" (2006).

Dia menulis, Indonesia "tidak pernah berpeluang mengembangkan tradisi pemerintahan yang bertanggung jawab, karena sejak awal rakyat hanya diajar melihat kekuasaan sebagai alat penindasan, bukan amanat politik."

Nampaknya, inilah akar kegaduhan kita sekarang. Kita lebih piawai memproduksi drama ketimbang kinerja, lebih sibuk mencipta narasi terutama di media sosial daripada prestasi nyata. Performativity menggantikan performance. David M. Cohen menyebutnya the Amateur Government, meski saya lebih suka istilah government by amateur.

Jalan Masih Panjang

Untuk jadi bangsa yang dihormati, Indonesia butuh rantai kepemimpinan yang utuh. Dimulai dari Pribadi Profesional, naik menjadi Pemimpin Pemerintahan, lalu Pemimpin Negara, dan akhirnya pada puncaknya menjadi Bapak Bangsa. "Bapak" di sini mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa makna paternalistik atau feodal.

Yang kita saksikan hari ini? Mungkin kebanyakan masih para petualang kekuasaan. Mereka tampil dengan fantasi, berhadapan dengan rakyat yang kesulitan, lalu menjadi kritis saat rakyatnya yang bersuara justru dicurigai. Di relung terdalam, yang ada adalah rakyat yang kepercayaannya tergerus, menghadapi semuanya dalam kesendirian.

Maka, kalau kita mau jujur, bencana yang kita alami bukan cuma banjir dan longsor sebagai bencana hibrida. Ini adalah bencana kepemimpinan. Sebuah sinyal keras, agar setiap pemimpin Indonesia belajar. Belajar lagi. Melecut diri dengan keras, sambil menundukkan kepala dalam-dalam ke arah bumi.