Insiden di Ketapang, Kalimantan Barat, di mana sejumlah Warga Negara China terlibat penyerangan terhadap prajurit TNI dan karyawan perusahaan, kembali memantik perdebatan panas. Bagi banyak pengamat, kejadian ini bukanlah hal yang berdiri sendiri. Ada pola yang berulang.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, punya pandangan keras soal ini. Menurutnya, akar masalahnya jelas: kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggapnya terlalu membuka pintu lebar-lebar.
"Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia,"
Ucap Saiful kepada RMOL, Minggu lalu. Intinya, pemerintah dinilai memberi angin segar berlebihan.
Kalau saja tidak ada kelonggaran-kelonggaran itu, mungkin situasinya akan berbeda. Begitu kira-kira argumennya. Tapi faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Insiden demi insiden terus bermunculan, seolah mengkonfirmasi kekhawatiran banyak pihak.
Saiful kemudian menyoroti dampak yang lebih dalam. Ia melihat keberadaan WN China saat ini sudah mulai menggerogoti semangat nasionalisme. Rasanya, kata dia, mereka seperti penghuni kelas utama di negeri sendiri, sementara warga lokal justru terpinggirkan.
"Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur,"
tuturnya lagi. Seruan untuk segera berbenah.
Sebagai akademisi Universitas Sahid Jakarta, Saiful mendesak pemerintah agar lebih selektif. Pemberian izin dan peluang bisnis harus dikaji ulang, jangan asal kasih. Kalau tidak, yang terjadi adalah kelancangan. Mereka bisa bertindak semaunya, seakan semua hak adalah milik mereka, sambil lupa akan kewajiban sebagai tamu di Indonesia.
Peringatannya tegas: hentikan kebijakan "karpet merah" itu. Sebelum semuanya bertambah runyam.
Artikel Terkait
Pengamat Soroti Reformasi Kultural sebagai Inti Perubahan di Tubuh Polri
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid
Istri Tersangka Korupsi Bupati Bekasi Diperiksa KPK
Batalyon Arhanud 21 Pasgat Jadi Perisai Terakhir Objek Vital TNI AU