"2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah (milik BUMN). 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan," lanjutnya.
Nah, soal lokasi, pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman. Huntara dan huntap ini dibangun dengan mempertimbangkan kriteria khusus yang sudah ditetapkan.
"Yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna," sambung Teddy menjelaskan.
Meski pusat bergerak cepat, peran daerah dinilai tak kalah vital. Teddy pun berharap pemerintah daerah ikut turun tangan.
"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," tandasnya.
Harapannya jelas: kolaborasi yang solid agar bantuan tepat sasaran dan korban segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Artikel Terkait
KPK Siapkan Empat Program Kampanye Antikorupsi Hingga 2026
Kepatuhan LHKPN Capai 87,83%, Legislatif Tertinggal Jauh di 55,14%
Siswi 15 Tahun di Makassar Jadi Korban Pemerkosaan oleh Pria Dewasa yang Dikenal sebagai Kekasih
Kejagung Tetapkan Samin Tan Tersangka, Pengamat Desak Penelusuran ke Oknum Aparat