PDIP Tolak Tegas Wacana Pilkada Lewat DPRD, Sebut Langsung Harga Mati

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Kali ini, respons datang dari PDIP. Partai berlambang banteng itu secara tegas menolak usulan tersebut.

Penolakan itu disampaikan langsung oleh juru bicara mereka, Mohamad Guntur Romli. Melalui akun X pribadinya, @GunRomli, pada Rabu (24/12/2025), Guntur menegaskan sikap partainya sudah bulat. "Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan oleh salah satu partai atau yang lain: maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014," tulisnya.

Ia menambahkan, "PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD."

Pernyataan Guntur ini bukan tanpa konteks. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar disebut-sebut kembali mengusung ide pilkada tidak langsung itu. Bagi PDIP, jalur langsung adalah harga mati, sebuah prinsip yang mereka pegang sejak lama.

Alasannya cukup fundamental. Guntur menyebut aturan main soal pemilihan langsung ini sudah punya pijakan kuat, mulai dari UUD 1945 hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, mengubahnya sekarang dianggap sebuah langkah mundur.

Memang, tak bisa dimungkiri pilkada langsung punya segudang masalah. Biaya politik yang membengkak, misalnya, sering jadi sorotan. Tapi bagi PDIP, solusinya bukan membatalkan sistem langsung, melainkan memperbaiki celah-celah yang ada.

"Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki," tegas Guntur. Ia bahkan menyangkal praktik "mahar politik" berlaku di internal PDIP.

Sebagai bukti, ia menunjuk kasus di Aceh. Di sana, calon gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mendapat rekomendasi partai tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

"Bisa dicek ke Mualem," ucap Guntur meyakinkan.

Dukungan PDIP untuk Mualem sendiri bukan rahasia. Pada Agustus 2024 lalu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi menyematkan dukungan partai untuknya dalam Pilkada Aceh 2024.

Jadi, intinya jelas. Di tengah hiruk-pikuk wacana perubahan sistem, PDIP memilih berdiri di garda depan untuk mempertahankan suara rakyat langsung di bilik suara. Mereka bilang, masalahnya ada pada praktiknya, bukan sistemnya. Dan itu, kata mereka, bisa dibenahi.