600 WNI Terjebak Jaringan Scam di Kamboja, Proses Pemulangan Dihadang Rintangan Rumit

Bareskrim Polri kembali mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Ternyata, masih ada sekitar 600 warga negara Indonesia yang terdampar di Kamboja. Mereka diduga terjebak dalam jaringan penipuan daring atau online scam. Angka ini sendiri didapatkan langsung dari keterangan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.

Namun begitu, proses pemulangan mereka bukan perkara mudah. Brigjen Pol. Moh. Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, mengakui hal itu. Ia bercerita, untuk memulangkan sembilan korban TPPO saja butuh koordinasi yang rumit antar berbagai instansi.

“Setelah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan otoritas Imigrasi Kamboja, kesembilan korban berhasil mendapatkan izin keluar. Karena tidak mudah, tentunya di sana masih ada warga negara kita kurang lebih 600 orang, menurut informasi dari kedutaan,” jelas Irhamni dalam konferensi pers di Bareskrim, Jumat (26/12).

Menurutnya, ratusan WNI yang masih tertahan itu tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mereka tersebar di berbagai tim dan lokasi yang berbeda-beda.

“Kemudian 600 orang yang masih di sana ini kurang lebih, ada satu dari saudara kita yang hadir di sini itu bergabung dengan 40 orang warga negara kita. Ada satunya lagi 30 orang. Jadi total kurang lebih 600 orang itu ada yang satu tim juga, tetapi tim-tim yang lain juga banyak di sana,” ujarnya memaparkan.

Di sisi lain, Irhamni menyoroti siapa dalang di balik semua ini. Jaringan yang mempekerjakan para WNI tersebut ternyata dikendalikan oleh pihak asing, bukan lokal.

“Kebetulan bosnya adalah dari luar negeri juga, dari China. Tidak dari warga lokal Kamboja,” tegasnya.

Ke depan, harapannya data mengenai ratusan WNI itu bisa terkumpul lebih lengkap. Mulai dari asal daerah, kondisi terkini, hingga detail lokasi dan jenis pekerjaan mereka di sana.

“Harapannya ke depan, data 600 orang itu lengkap. Dari mana asalnya, bagaimana kondisinya di sana, kemudian bekerja di mana, lengkap sekali,” tutur Irhamni.

Untuk mewujudkan itu, Polri berencana menjalin koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri.

“Mungkin ke depan, atas izin ataupun perintah pimpinan, kami upayakan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Indonesia juga, seperti Direktorat TPPO, kemudian Hubinter, kemudian BP2MI, dan sebagainya,” katanya.

Ia pun tak lupa meminta dukungan. Agar upaya menangani nasib ratusan WNI itu bisa berjalan optimal, kerja sama semua pihak mutlak diperlukan.

“Oleh sebab itu, mohon dukungan dari semua pihak yang ada, sehingga kami bisa melaksanakan lanjutan dari sembilan orang ini. Kurang lebih 600 orang masih ada di sana,” imbuhnya.

Selain penegakan hukum, langkah pencegahan dan peran aparat setempat juga sangat krusial. Polri bahkan sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Luar Negeri untuk mendorong tindakan tegas di Kamboja.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menlu tadi juga untuk mendorong penegak hukum Kamboja, Kepolisian Kamboja, melakukan penegakan hukum di sana, sehingga nanti kami tinggal melakukan penegakan hukum kepada pihak yang merekrut di Indonesianya,” papar Irhamni.

Baginya, sinergi lintas negara inilah kunci utamanya. Hanya dengan cara itu praktik TPPO dan online scam bisa diberantas.

“Jadi saling bersinergi, sehingga tindak pidana perdagangan orang ataupun online scam bisa diberantas di wilayah Kamboja, dan pelaku-pelaku yang ada di Indonesia juga tidak berangkat ke sana,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diketahui, sembilan WNI korban TPPO akhirnya berhasil dipulangkan dari Kamboja pada Jumat (26/12). Upaya ini difasilitasi oleh Kemenlu RI, Bareskrim, dan tentunya KBRI Phnom Penh.

Mereka mengalami penyiksaan dan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring. Yang memilukan, tujuh dari sembilan korban ternyata sudah terjebak di sana lebih dari satu tahun sebelum akhirnya bisa melarikan diri dan mencari perlindungan ke KBRI.