Kericuhan di Lhokseumawe: Saat Bendera GAM Berkibar dan TNI Berhadapan dengan Warga

Suasana di Simpang Kandang, Lhokseumawe, mendadak tebal oleh ketegangan. Beberapa warga membentangkan bendera dengan simbol yang punya sejarah panjang: bendera Gerakan Aceh Merdeka. Aparat TNI yang berada di lokasi pun merespons. Insiden ini, yang terjadi di tengah nestapa banjir bandang yang masih melanda Aceh, langsung menyita perhatian. Banyak yang khawatir, salah langkah kecil bisa memicu dampak sosial yang lebih dalam.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, punya pandangan jelas. Menurutnya, TNI harus sangat berhati-hati, jangan sampai terpancing oleh aksi yang sifatnya simbolik itu. "Pendekatan yang keras justru bisa memperlebar jarak," ujarnya.

"Aceh adalah wilayah dengan sejarah konflik panjang. Setiap simbol, termasuk bendera GAM, memiliki muatan emosional dan historis yang tidak bisa disikapi dengan pendekatan keamanan semata,"

Amir Hamzah menegaskan hal itu pada Jumat lalu. Ia melihat waktu kejadian ini sungguh sensitif. Saat ribuan orang masih berjuang menghadapi banjir, fokus seharusnya pada penyelamatan dan solidaritas.

"Dalam kondisi bencana, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara yang empatik, bukan negara yang terlihat represif,"

tegasnya lagi. Setiap gesekan di Aceh, baginya, punya risiko tersendiri. Ia mudah sekali ditarik ke narasi lama tentang luka, ketidakadilan, dan trauma. Inilah yang membuat dinamika di sana berbeda dengan daerah lain.

Di sisi lain, Amir menyoroti peran sentral Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Figur ini bukan sekadar kepala daerah. Dia adalah mantan tokoh GAM yang punya legitimasi kuat di mata banyak warga Aceh.

"Mualem adalah jembatan psikologis antara Jakarta dan Aceh. Ia dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena rekam jejak sejarahnya,"

kata Amir. Karena itu, langkah pemerintah pusat dan TNI, dalam pandangannya, harus selaras dengan kepemimpinan Mualem. Mengabaikannya bisa menimbulkan kesan bahwa Jakarta tak paham Aceh.

Dari kacamata intelijen, Amir menilai aksi pengibaran bendera itu lebih sebagai ekspresi simbolik. Bukan ancaman militer atau kebangkitan separatis bersenjata seperti zaman dulu.

"Secara intelijen, tidak ada indikasi kebangkitan GAM sebagai kekuatan bersenjata. Yang ada adalah ekspresi identitas, kekecewaan, dan pencarian pengakuan,"

jelasnya. Salah membaca situasi ini, misalnya dengan overreaction, justru bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk memanas-manasi keadaan.

Belum lagi posisi Aceh yang strategis secara geopolitik. Terletak di pintu Selat Malaka, setiap gejolak di sana akan menarik mata internasional, terutama menyangkut isu HAM.

"Indonesia harus belajar dari masa lalu. Konflik Aceh dulu menjadi sorotan dunia. Sekarang, stabilitas Aceh adalah bagian dari menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis yang matang,"

ujar Amir. Pendekatan humanis, menurutnya, akan menguntungkan citra Indonesia di panggung global.

Lantas, apa peran ideal TNI dalam situasi seperti ini? Amir Hamzah menekankan, TNI punya peran strategis sebagai perekat bangsa. Di Aceh, peran itu jadi lebih kompleks.

"Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah TNI yang hadir membantu korban banjir, membangun kembali rumah warga, dan berdialog dengan masyarakat. Itulah cara mengambil hati rakyat Aceh,"

katanya. Ia menyarankan pendekatan teritorial yang persuasif, melibatkan tokoh adat dan ulama, agar masalah tak perlu berujung eskalasi.

Di akhir analisisnya, Amir mengingatkan satu hal penting. Perdamaian di Aceh adalah hasil perjuangan panjang yang harganya mahal. Kesalahan membaca situasi bisa berakibat fatal.

"Perdamaian bukan hanya soal tidak ada senjata, tetapi soal rasa keadilan dan penghormatan. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman,"

pungkasnya. Insiden di Simpang Kandang ini, baginya, harus jadi momentum evaluasi. Agar Aceh tetap fokus pada pemulihan bencana dan membangun kesejahteraan, bukan kembali ke masa-masa kelam.