Reshuffle 2025: Prabowo dan Tarik-Ulur Kinerja Versus Koalisi

Sejak awal 2025, isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto tak pernah benar-benar hilang dari percakapan politik. Narasinya terus mengalir, dari fase konsolidasi kekuasaan hingga saat publik mulai mempertanyakan capaian nyata pemerintahan ini. Bagi banyak pengamat, perombakan kabinet bukan lagi sekadar soal ganti orang. Ini sudah jadi simbol, penanda arah kepemimpinan Prabowo di tahun pertamanya memimpin negeri.

Ekspektasi masyarakat memang tinggi. Janji-janji tentang pembangunan cepat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi langsung jadi tolok ukur bagi kinerja tiap menteri. Tak heran, sepanjang tahun, beberapa kementerian mendapat sorotan tajam. Ada yang dinilai lamban, ada pula yang terlibat dinamika politik internal yang ruwet. Di sinilah wacana reshuffle selalu muncul ke permukaan. Pertanyaannya, akankah Prabowo lebih memilih evaluasi kinerja yang ketat, atau justru menjaga keseimbangan rapuh dalam koalisinya yang besar?

Menurut sejumlah saksi, tahun 2025 ini ibarat masa uji coba bagi para menteri. Mereka dituntut menerjemahkan visi presiden menjadi langkah nyata. Setiap pesan Prabowo soal disiplin dan kerja cepat sering dibaca sebagai sinyal evaluasi. Namun begitu, realitas politik koalisi selalu membayangi. Setiap kemungkinan pergantian menteri pasti beririsan dengan kalkulasi bagi-bagi kekuasaan.

Di sisi lain, isu reshuffle juga memperlihatkan relasi Prabowo dengan partai-partai pendukungnya. Dengan latar belakang militer dan gaya kepemimpinan yang tegas, dia dihadapkan pada teka-teki klasik: bagaimana menjaga otoritas kepresidenan tanpa mengganggu stabilitas politik yang ada. Setiap desas-desus pergantian menteri punya makna tersendiri. Seberapa berani presiden ini mengutamakan efektivitas kerja di atas kepentingan politik koalisinya?

Bagi rakyat biasa, reshuffle kabinet Prabowo di 2025 ini bukan cuma urusan siapa yang naik dan siapa yang turun. Lebih dari itu, ini soal pesan. Masyarakat berharap perombakan itu menegaskan bahwa kinerja adalah segalanya, bukan sekadar loyalitas politik buta. Harapan itu kian kuat karena semua sadar, tahun-tahun awal pemerintahan sangat menentukan jalan panjang lima tahun ke depan. Dalam hal ini, reshuffle bisa jadi alat koreksi, sebelum semuanya terlambat.

Pada intinya, wacana ini menggambarkan negosiasi tiada henti antara idealisme dan realitas, antara janji perubahan dan kebutuhan akan stabilitas. Apakah reshuffle nantinya efektif memperkuat kabinet, atau malah cermin dari kehati-hatian politik yang berlebihan? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, di 2025, topik ini telah menjadi penanda utama bagaimana Prabowo mengelola kekuasaan, tekanan ekspektasi, dan segala tantangan di awal masa jabatannya.

Peringatan Tegas dari Istana

Presiden Prabowo Subianto tak main-main dengan peringatannya. Dia mewanti-wanti seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar dan jujur. Ancaman reshuffle digantungkan bagi yang bandel.

Pernyataan keras itu disampaikannya di hadapan sidang senat Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, pada suatu Sabtu di pertengahan Oktober 2025. Prabowo awalnya menyoroti kasus pengembalian anggaran Badan Gizi Nasional yang tak terserap. Dia memuji sikap pejabat yang menolak asal-asalan menjalankan proyek.

“Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Meski memberi apresiasi pada yang bekerja sungguh-sungguh, pesannya jelas: bagi yang nakal, tindakan tegas menunggu.

“Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia,” tegasnya.

Bersiap Dibenci Koruptor

Prabowo juga menyatakan kesiapannya menghadapi segala tekanan dari pihak-pihak yang terganggu oleh upaya pemberantasan korupsi.