Anggaran Makan Bergizi Rp335 Triliun Dikritik: Perhitungannya Tidak Rasional

Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun di tahun 2026 menuai kritik tajam dari kalangan ahli. Prof. Agus Sartono, Guru Besar FEB UGM, menyoroti besaran angka itu. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau ulang program-program strategisnya. Tujuannya, agar ruang fiskal bisa dimanfaatkan dengan lebih realistis dan tepat sasaran.

Lalu, dari mana asal angka Rp335 triliun itu? Agus mempertanyakan dasar perhitungannya. Ia punya hitungan sendiri yang jauh berbeda. Berdasarkan data Dapodik, penerima manfaat MBG diperkirakan sekitar 55,28 juta siswa. Jika anggaran per siswa Rp15 ribu per hari, dan hari efektif sekolah cuma 190 hari, maka kebutuhan riilnya cuma sekitar Rp157,55 triliun. Jauh lebih kecil, kan?

"Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah," tegas Agus.

Ia melanjutkan, memberikan MBG saat libur sekolah apalagi dalam bentuk makanan kering bukan ide bagus. Justru berpotensi boros dan melenceng dari tujuan awalnya.

Di sisi lain, kebijakan seperti ini malah bisa memunculkan masalah baru. Anak-anak bisa kehilangan momen liburan. Orang tua dipaksa repot mengantar anak ke sekolah cuma untuk ambil jatah makan. Bahkan, waktu untuk kebersamaan keluarga pun jadi terkikis.

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Agus, skema semacam ini membuka peluang kebocoran anggaran yang sangat besar. Ia mendorong pemerintah untuk lebih selektif dan realistis dalam merancang belanja negara. Jangan sampai niat baik malah jadi pemborosan.

Nah, dana yang bisa dihemat dari rasionalisasi anggaran MBG ini, lanjutnya, sebaiknya dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Misalnya, untuk pemulihan pascabencana. Banyak sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang rusak berat butuh dibangun kembali. Dana itu juga bisa membantu relokasi hunian tetap bagi korban terdampak.

"Fokus pada kebutuhan paling mendesak akan jauh lebih berdampak bagi pemulihan daerah," pungkas Agus Sartono.

Pernyataannya itu dikutip dari laporan @undercover.id pada 23 Desember 2025.