Di Kantor Kejaksaan Agung yang ramai, Rabu siang itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi yang mendalam. Sasaran utamanya adalah para petugas lapangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Mereka, kata Prabowo, berhasil menyelamatkan uang negara yang jumlahnya fantastis: Rp 6,6 triliun. Uang sebesar itu berhasil dikembalikan dari cengkeraman korporasi-korporasi nakal yang bertindak sewenang-wenang di kawasan hutan.
Pencapaian ini tentu bukan hadiah yang jatuh dari langit. Menurut Prabowo, para petugas harus berjuang di medan yang sulit. Mereka berhadapan langsung dengan korporasi perambah hutan yang melakukan segala cara untuk melawan.
"Terima kasih telah bekerja keras di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare tidak sedikit," ujar Prabowo.
Upaya perlawanan dari korporasi itu, disebutkannya, sangat nyata. Mulai dari menghambat proses verifikasi dan investigasi, sampai pada taktik yang lebih kasar.
"Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan paham, rakyat yang dihasut, preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas," katanya tegas.
Yang menarik, perjuangan mereka ini nyaris tak terdengar. Berbeda dengan hiruk-pikuk isu lain yang ramai di media sosial.
"Ini di tempat yang jauh tidak terlihat media, kamera, influencer influencer, vlogger, dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu," ungkapnya.
"Karena kesetiaan saudara kepada NKRI, karena cinta saudara kepada bangsa dan Tanah Air. Saya terima kasih," sambung Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa perlawanan terhadap korporasi pelanggar harus tuntas. Ia menyebut mereka menganut paham 'Serakahnomics', sebuah filosofi yang merusak.
"Saya kira ini baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Penyimpangan ini sudah berjalan puluhan tahun," jelasnya.
"Mereka berani melecehkan, berani menghina NKRI. Menganggap sepele pemerintah, menganggap pejabat eselon bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka," tegas Presiden.
Acara penyerahan uang negara itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kehadiran mereka menegaskan betapa seriusnya pemerintah menangani kasus ini.
Artikel Terkait
Ramadan 2026 Diperkirakan Dimulai 19 Februari, Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari
Al-Azhar Beri Penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas Dukungan SDM
NTB Ditunjuk Jadi Sentra Jagung dan Bawang Putih Nasional
PSM Akhiri Paceklik dengan Kemenangan Penting atas PSBS Biak