Anies Baswedan dan Dilema Imajinasi Presidensial di Indonesia

Batas Imajinasi Kepresidenan di Indonesia: Sejauh Mana?

Politik di negeri ini sebenarnya bukan cuma soal siapa yang paling pintar atau paling bermoral. Bukan juga soal siapa yang paling lantang bicara visi. Lebih dari itu, politik Indonesia adalah soal siapa yang bisa kita bayangkan memegang kendali kekuasaan. Medan pertarungan utamanya ada di imajinasi publik sesuatu yang seringkali irasional, emosional, dan sangat visual. Di medan itulah, dua nama seperti Anies Baswedan (ARB) dan Dedi Mulyadi (KDM) menghadapi persoalan mendasar. Bukan cuma elektabilitas angka, tapi sudah ada imajinasi atau barangkali sekadar awang-awang tentang niat kepresidenan yang melekat pada mereka.

Andai Prabowo Tak Maju Lagi di 2029

Mari kita berandai-andai sebentar. Bagaimana kalau di Pilpres 2029 nanti, Prabowo memilih tidak maju lagi? Mungkin saja. Nah, dalam skenario itu, Anies Baswedan sering disebut. Figurnya secara intelektual nyaris tanpa cela. Latar belakang akademiknya kuat, retorikanya memukau, punya jaringan global, dan kecakapan konseptualnya sulit ditandingi kebanyakan politisi kita.

Tapi justru di situlah paradoksnya.

Politik Indonesia, terutama pasca-reformasi, nggak terlalu memberi nilai tinggi pada kecanggihan konsep. Yang lebih dihargai itu kehadiran, kesederhanaan yang simbolik, dan apa yang bisa disebut sebagai “ketubuhan” politik. Presiden dalam bayangan publik kita bukan sekadar kepala negara. Ia adalah sosok bapak, panglima, atau minimal representasi fisik negara yang hadir. Dalam konteks ini, Anies kerap terasa… “terlalu jauh”. Dan publik kita, ya, masih sangat pragmatis.

Modal Politik Bernama Imajinasi

Konsep presidential imagination ini jarang dibahas terbuka, tapi pengaruhnya luar biasa. Publik Indonesia relatif gampang membayangkan sosok-sosok seperti SBY dulu, atau bahkan beberapa gubernur, sebagai presiden jauh sebelum mereka benar-benar menduduki kursinya. Mereka hadir di imajinasi kolektif sebagai pribadi yang “nyata”: blusukan, marah-marah, tertawa lepas, berkeringat, memeluk, atau sekadar berdiri dengan gestur yang berwibawa.

Nama Anies, sebaliknya, lebih sering hadir sebagai narator. Ia menjelaskan, mengulas, merefleksikan. Posisinya lebih dekat ke pengamat moral ketimbang aktor dramatik. Dalam budaya politik yang sangat mengandalkan visual dan gestur, posisi seperti ini bermasalah. Bukan berarti publik menolaknya; mereka cuma kesulitan membayangkan dia memegang tongkat komando negara.

Ini bukan cuma persoalan gaya. Ini soal kecocokan dengan struktur psikologi pemilih Indonesia. Basis pendukung Anies sejauh ini memang solid, tapi terbatas: kelas menengah terdidik, pemilih urban yang religius, kelompok oposisi ideologis, plus sebagian aktivis. Mereka kuat secara argumentasi dan loyal. Tapi jumlahnya bukan mayoritas. Dan yang lebih pelik, segmen ini sulit diperluas tanpa mengorbankan karakter intinya.

Upaya Anies merangkul pemilih di luar basis itu sering mentok. Bukan pesannya yang salah, tapi gayanya yang kurang kompatibel. Politik elektoral kita menuntut penyederhanaan ekstrem. Sementara Anies cenderung mengkomplekskan pembahasan bukan untuk membingungkan, tapi untuk menjaga akurasi dan etika diskursus. Sayangnya, kompleksitas jarang menang di bilik suara.

Kegagalannya maju lagi di Pilkada Jakarta, setelah sebelumnya gagal di Pilpres, adalah sinyal penting. Ini bukan cuma soal intrik elite atau koalisi yang berantakan. Tapi ini indikasi bahwa, bahkan di wilayah simboliknya sendiri, kepercayaan terhadap daya menangnya tidak benar-benar kokoh. PKS yang mendukungnya pun akhirnya memilih figur lain, mantan pemimpin Jawa Barat, dan tetap kandas. Ini alarm strategis yang harus dibaca sebagai kebutuhan untuk refleksi mendalam, bukan sekadar hambatan sementara.

Lalu, Bandingkan dengan Figur Lain

Nah, di sisi lain, muncul figur seperti Dedi Mulyadi atau Purbaya Yudhi Sadewa dalam wacana. Mereka jadi cermin kontras buat Anies. Dedi Mulyadi, dengan populisme kulturalnya, menawarkan kehadiran emosional yang instan. Dia hadir secara fisik, menyentuh langsung, dan menyederhanakan pesan hingga mudah dicerna tanpa penjelasan bertele-tele. Dia bukan cuma politisi, tapi semacam pertunjukan sosial yang gampang dikonsumsi. Blusukannya ke pelosok dan daerah bencana menumbuhkan simpati yang luas.

Sosok Purbaya, di lain pihak, mewakili teknokrasi yang tenang dan rasional. Dalam situasi tertentu misalnya saat publik jenuh dengan drama politik figur teknokrat bisa tiba-tiba terasa “presidensial”. Bukan karena kharisma, tapi karena janji stabilitas dan kompetensi. Sampai-sampai ada spanduk-spanduk yang menggaungkannya.

Di antara dua kutub ini populis emosional dan teknokrat rasional Anies berada di posisi yang agak ambigu. Dia bukan sepenuhnya populis, tapi juga bukan teknokrat murni. Dia ada di wilayah normatif-intelektual, yang justru paling sulit dijual dalam pertarungan elektoral.

Bencana, Simbol, dan Timing yang Kurang Pas

Respons Anies terhadap bencana di Sumatera beberapa waktu lalu memperlihatkan masalah klasiknya: pesannya tepat, tapi simbolnya kurang pas. Kehadirannya di lokasi, seruan agar status bencana nasional ditetapkan, dan dokumentasi visual yang reflektif, semuanya logis secara moral dan administratif.

Tapi publik nggak selalu baca politik dengan logika. Mereka baca simbol dan timing.

Video Anies terasa seperti film dokumenter yang tenang dan terkonsep. Namun di tengah duka dan krisis, publik mungkin lebih ingin melihat spontanitas, kehadiran yang “kasar”, dan emosi yang tidak terlalu dikemas rapi. Di sinilah perbandingan dengan figur seperti Dedi Mulyadi jadi kontras dan, jujur saja, merugikan bagi Anies.

Lebih runyam lagi, kabar soal Ormas Gerakan Rakyat yang digadang jadi kendaraan politiknya, yang muncul di tengah momentum bencana, memperkuat kesan bahwa Anies selalu selangkah terlalu cepat dalam kalkulasi politik tapi selangkah terlambat dalam membaca suasana hati publik. Ini bukan kesalahan moral, tapi lebih ke kesalahan ritme.

Paradoks di Era Politik Instan

Anies pada dasarnya adalah politisi rasional di era politik instan. Dia memperlakukan politik sebagai proses jangka panjang yang penuh makna. Sementara publik mengonsumsi politik seperti konten media sosial: cepat, emosional, dan mudah terlupakan. Di ekosistem seperti ini, politisi yang terlalu hati-hati malah terlihat kaku; yang terlalu konseptual terasa jauh.

Paradoksnya, kualitas yang membuatnya dihormati dalam diskusi intelektual justru itu pula yang membatasi daya jelajah elektoralnya. Dia jarang “turun level”, enggan menyederhanakan diri, dan konsisten menjaga citra moral. Yang kadang justru dibaca sebagai jarak.

Lalu, apakah masih ada jalan?

Menjawab apakah Anies bisa jadi presiden bukan soal iya atau tidak, tapi lebih pada konteks. Dalam situasi politik normal yang stabil dan pragmatis, jalur kemenangannya sangat sempit. Dia akan kalah dari figur yang lebih mudah dibayangkan, lebih sederhana simbolnya, dan lebih cair secara emosional.

Tapi politik jarang benar-benar normal. Dalam situasi krisis legitimasi, krisis demokrasi, atau kejenuhan ekstrem terhadap populisme yang dangkal, figur seperti Anies justru bisa menemukan momentumnya. Sejarah politik kita menunjukkan, perubahan besar sering datang dari arah yang sebelumnya dianggap “nggak cocok”. Masalahnya, momentum semacam itu nggak bisa direkayasa. Ia datang, atau tidak datang sama sekali.

Bukan Soal Layak atau Tidak

Pada ujungnya, persoalan Anies Baswedan bukanlah soal kelayakan atau kapasitas. Ini soal kecocokan antara karakter personal dengan struktur emosi politik publik. Dalam demokrasi elektoral, kebenaran dan kualitas tidak selalu menemukan jalannya sendiri ke kekuasaan.

Anies mungkin politisi yang tepat untuk diskursus yang lebih matang. Tapi Indonesia hari ini masih memilih politik yang bisa dirasakan dulu, baru dipikirkan. Selama jarak itu belum terjembatani, Anies akan tetap jadi figur yang dikagumi, diperbincangkan, dihormati tapi sulit dibayangkan duduk di kursi presiden.

Tapi kita lihat saja nanti. Politik selalu punya kejutan. Masih ada nama-nama lain yang bisa muncul, bahkan jadi kuda hitam. Sosok seperti Muzakir Manaf, misalnya, bisa saja suatu saat mengubah peta. Karena dalam politik Indonesia, imajinasi seringkali lebih menentukan ketimbang argumen. Bukan begitu?

Aendra MEDITA, Jurnalis dan Analis di Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) & Jala Bhumi Kultura (JBK)