Indonesia resmi mendapat lampu hijau. Kelompok Asia-Pasifik (APG) memilihnya sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Ini jelas bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kepercayaan dari negara-negara sekawasan terhadap langkah Indonesia di panggung hak asasi manusia global.
Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Selasa lalu, penetapan akhirnya bakal dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026 nanti. Yang akan mengemban tugas berat ini adalah Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sang Wakil Tetap RI di Jenewa.
"Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,"
Begitu penjelasan Kemlu. Memang, posisi ini datang pada waktu yang tepat. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Nah, berdasarkan sistem rotasi, giliran memegang presidensi tahun 2026 jatuh ke kawasan Asia-Pasifik. Jadi, penunjukan Indonesia ini sejalan dengan kesepakatan regional yang sudah ada.
Artikel Terkait
Baret Merah Kopassus Kini Jadi Juru Bicara TNI
Menyambut Islam di Pedalaman: Persiapan Syahadat Massal Suku Wana di Morowali
Jangan Sampai Salah Pilih: Panduan Jitu Memilih Penyedia OTP Tanpa Jebakan Biaya
Ustaz Budi Ashari Ungkap Kunci Lawan Perusak di Muka Bumi: Bukan dengan Pedang, Tapi dengan Kehidupan