PHK 2025 Tembus 79 Ribu, Menteri Purbaya Soroti Warisan Ekonomi yang Tak Bagus

Angka PHK pada tahun ini ternyata cukup mengkhawatirkan. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, dalam rentang Januari hingga November 2025 saja, sudah ada 79.302 orang pekerja yang harus kehilangan pekerjaan. Padahal, sepanjang tahun 2024 lalu, jumlahnya 'hanya' 77.965 orang. Artinya, dalam waktu belum genap setahun, gelombang pemutusan hubungan kerja justru sudah melampaui total tahun sebelumnya.

Merespons data ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun angkat bicara. Menurutnya, lonjakan angka PHK ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang lesu.

"PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,"

ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12).

Namun begitu, ia tampak optimis melihat ke depan. Purbaya menyebut pemerintah kini sedang bekerja keras mendorong perekonomian. Salah satu modalnya, koordinasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan Bank Indonesia yang dinilainya sudah mulai sejalan.

"Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,"

jelasnya lagi.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi pelik ini? Purbaya dengan tegas menyoroti warisan kebijakan dari kepemimpinan sebelumnya. Ia menilai, akar masalahnya ada di sana.

"Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,"

lanjutnya tanpa tedeng aling-aling.

Di sisi lain, sang menteri menegaskan komitmennya untuk membantu dunia usaha bangkit. Itu jadi kunci, menurutnya, untuk mengerek kembali permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,”

tutur Purbaya.

Sementara itu, jika dilihat dari sebaran geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan beban terberat. Data dari portal Satu Data Kemnaker mengungkap, sekitar 17.234 orang atau 21,73% dari total PHK nasional berasal dari sana. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 14.005 kasus, lalu Banten (9.216 orang), DKI Jakarta (5.710 orang), dan Jawa Timur (4.886 orang). Sebuah gambaran yang menunjukkan betapa pusat-pusat industri pun tak kebal dari guncangan ini.