Harapan dari Bogor: Kemenag Diminta Buktikan Janji Soal Perayaan Natal

Harapan dari Bogor: Janji Kemenag Soal Perayaan Natal

Di Masjid Ibn Khaldun Bogor, suara Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin mengisi udara Ahad siang itu. Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) ini menyampaikan harapannya yang cukup sederhana, tapi sarat makna: ia ingin Kementerian Agama menepati janjinya. Janji bahwa perayaan Natal nanti benar-benar hanya dirayakan oleh umat Kristen saja, bukan jadi acara campur aduk antar-agama.

Harapan itu muncul setelah pernyataan terbaru Wakil Menteri Agama, Muhammad Romo Syafii. Romo menegaskan, Natal bersama yang dimaksud bukan kegiatan lintas agama, melainkan murni perayaan di internal umat Kristen. Menurut Prof. Didin, klarifikasi ini baru keluar setelah ada desakan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh Islam. “Ya, semoga saja itu tidak bohong,” ujarnya, disambut riuh rendah jemaah yang hadir.

Ia menjawab pertanyaan seorang jemaah dengan nada yang tenang namun tegas.

“Pernyataan yang terakhir itu mengatakan bahwa natalan bersama itu bukan natalan umat beragama, bukan antara Islam dengan Kristen, tapi sesama Kristen. Mudah-mudahan saja itu tidak bohong ya.”

Karena itu, pria yang akrab disapa Prof. Didin ini berharap keterangan resmi dari Kemenag itu benar adanya. Jangan sampai malah memantik polemik baru. Baginya, perdebatan panjang soal kegiatan semacam ini seringkali tidak membawa manfaat. Malah berpotensi menambah runyam persoalan yang sudah ada.

Sebenarnya, isu ini sendiri sempat mencuat ke permukaan. Pemicunya adalah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mengatakan Kemenag akan menggelar perayaan Natal bersama untuk pertama kalinya. Saat itu, langkah itu disebut sebagai bentuk konkret merawat kerukunan di tengah keberagaman.

Di sisi lain, Prof. Didin juga menyentuh soal kepemimpinan. Ia punya pandangan yang jelas. Konsep netralitas, menurutnya, sering kali disalahpahami. Dalam pandangannya, seorang pemimpin justru harus berani berpihak. Tentu saja, berpihak pada kebenaran.

“Tidak ada yang netral di dunia ini. Pemimpin harus berpihak, yaitu pada kebenaran,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan peran khusus pemimpin Muslim. Mereka, kata dia, punya tanggung jawab dakwah yang melekat. Setiap pemimpin, sebelum menduduki jabatan apa pun, pada hakikatnya adalah seorang dai.

“Kita adalah dai sebelum segala sesuatu,” tandasnya, menutup kajian siang itu.