Hitungannya begini: dengan potensi laba per dapur sekitar 13,3 persen atau Rp2 ribu dari pagu Rp15 ribu per porsi, maka ada sekitar Rp1 triliun laba yang mengalir. "Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah," tegas Nailul.
Masalah lain adalah rencana BGN merapel makanan menjadi paket kemasan. Isinya? Biskuit, jajan ringan, susu kotak, roti. Alih-alih menggerakkan ekonomi mikro, kebutuhan ini justru kembali mengalir ke konglomerat produsen makanan kemasan.
Uang triliunan rupiah itu, kata Nailul, akhirnya lebih banyak masuk ke pabrikan besar. Bukan ke pedagang sayur di pasar atau petani di daerah.
Ia menyayangkan jika program yang seharusnya menyehatkan anak-anak ini malah jadi alat memperkaya segelintir orang. Konglomerat yang kekayaannya bisa seribu kali lipat gaji pekerja UMR.
Di media sosial, kritik juga bermunculan. Seperti cuitan satu akun yang menyoroti potensi pemborosan.
Artikel Terkait
Pemerintah Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan hingga 30 April 2026
Amran Serukan Kolaborasi Saudagar Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global
Puncak Arus Balik Lebaran, Penumpang Bandara Tembus 583 Ribu Orang
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Berpotensi Banjir dan Longsor di Sulsel Tiga Hari ke Depan