Program Makan Gratis Rp7,9 Triliun di Masa Libur, Siapa yang Untung?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini, karena rencana menjalankannya penuh di musim libur sekolah dan Natal. Bagi Celios (Center of Economic and Law Studies), langkah ini terasa janggal. Kenapa tidak dihentikan sementara saja untuk evaluasi?

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, tak habis pikir. Program yang sudah setahun berjalan ini memang kerap bermasalah. Mulai dari makanan basi sampai soal kecukupan gizinya yang dipertanyakan. "Masa libur sekolah seharusnya jadi waktu evaluasi," ujarnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam keterangan tertulisnya Selasa lalu, Nailul menyoroti hal yang lebih mendesak.

"Ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang, ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat pemilik SPPG,"

Angkanya pun tak main-main. Per Desember 2025, sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Bayangkan, kalau masing-masing menyediakan 3.000 porsi per hari, maka ada 526,65 juta porsi yang harus disiapkan selama liburan. Dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, nilai proyek ini mencapai Rp7,9 triliun. Uang rakyat, tentu saja.

Nailul mempertanyakan prioritas. Di saat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sedang berjuang menghadapi bencana, apakah tidak lebih baik dana dialihkan ke sana?

"Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan. Apakah tidak lebih baik menambah anggaran untuk mereka jika pun sudah ada anggaran,"

Menurutnya, sebetulnya tidak berat bagi pemerintah untuk menghentikan sementara MBG. Kecuali, ada kepentingan lain di baliknya. Ia menduga ada pemain dan kroni yang sedang mencari keuntungan dari pemaksaan program ini di libur panjang.

Hitungannya begini: dengan potensi laba per dapur sekitar 13,3 persen atau Rp2 ribu dari pagu Rp15 ribu per porsi, maka ada sekitar Rp1 triliun laba yang mengalir. "Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah," tegas Nailul.

Masalah lain adalah rencana BGN merapel makanan menjadi paket kemasan. Isinya? Biskuit, jajan ringan, susu kotak, roti. Alih-alih menggerakkan ekonomi mikro, kebutuhan ini justru kembali mengalir ke konglomerat produsen makanan kemasan.

Uang triliunan rupiah itu, kata Nailul, akhirnya lebih banyak masuk ke pabrikan besar. Bukan ke pedagang sayur di pasar atau petani di daerah.

"Yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah."

Ia menyayangkan jika program yang seharusnya menyehatkan anak-anak ini malah jadi alat memperkaya segelintir orang. Konglomerat yang kekayaannya bisa seribu kali lipat gaji pekerja UMR.

Di media sosial, kritik juga bermunculan. Seperti cuitan satu akun yang menyoroti potensi pemborosan.

"enteng bener bilang 'sekolah atau wali murid tidak mau menerima juga gpp' cara mikirnya ngga gitu blog goblog artinya itu duit negara kebuang percuma harusnya bisa dialihkan ke yg lain oh ya ding orang-orang pemerintah dan aparaturnya dari tingkat desa sampe pusat semua TOLOL!"

Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari program makan gratis di kala libur ini? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban yang jelas dari pihak berwenang.