ujarnya.
Memang, kekhawatiran soal transaksi politik tetap ada. Namun begitu, Amir justru berpendapat pengawasan akan lebih mudah karena aktornya jelas dan terbatas. Kunci utamanya ada pada pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.
tegasnya.
Pertanyaan besarnya: apakah suara rakyat lalu hilang? Amir menampik. Masyarakat tetap punya peran vital, bukan di bilik suara, melainkan melalui pengawasan dan kontrol sosial. Proses di DPRD harus transparan, disiarkan, dan terbuka untuk dikritisi publik.
Baginya, demokrasi tak melulu soal mencoblos. Akuntabilitas, transparansi, dan keterwakilan adalah esensi lainnya. Selama prinsip itu dijaga, kedaulatan rakyat tetap terwakili.
Namun, Amir mengingatkan, perubahan sistem tidak boleh gegabah. Perlu kajian mendalam, diskusi publik yang luas, serta dialog nasional yang melibatkan semua pihak.
pungkasnya.
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Soroti Vendor Lelet dan Kerumitan Bermuatan Bisnis di Sistem Coretax
Kuasa Hukum Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas Soal Tahanan Rumah Yaqut
Mentan: Stok Beras Nasional Aman untuk 324 Hari ke Depan
Komnas HAM: Pemulihan Korban Penyiran Air Keras Andrie Yunus Bisa Capai Dua Tahun