Anggota DPR Kritik Kebijakan Larangan Truk Saat Mudik: Logistik Tak Boleh Berhenti

Lalu, apa solusinya? BHS menilai pemerintah, lewat Kemenhub dan Polri, harus lebih jeli. Kemacetan parah itu, menurut pengamatannya, cenderung terpusat di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, bahkan di jalur selatan Jawa, jalanan relatif sepi dengan load factor truk yang disebutnya tak sampai 5 persen.

"Kita punya banyak alternatif jalur, mulai dari jalur selatan Jawa, jalur tengah Jawa, jalur utara Jawa, hingga jalan tol. Semua ini sebenarnya bisa diatur," katanya.

Intinya, tugas pemerintah adalah menyeimbangkan arus barang dan penumpang. Salah satu caranya? Mengatur pola perjalanan masyarakat. BHS punya usulan yang terbilang menohok. Ia minta tarif transportasi publik diturunkan drastis hingga 50 persen jauh sebelum hari H. Sebaliknya, mendekati puncak arus, tarif justru dinaikkan.

Dengan begitu, orang akan termotivasi untuk berangkat lebih awal, tidak numpuk di hari yang sama. Sayangnya, yang terjadi sekarang justru kebalikan.

"Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Mendekati hari H, transportasi publik malah digratiskan, jalan tol di diskon, kapal dan pesawat juga diberi potongan harga. Akibatnya, semua orang menumpuk di hari H," ujarnya.

BHS tak ragu menyebut pola diskon di saat-saat genting itu sebagai sebuah "kebodohan" dalam tata kelola transportasi. Baginya, logika sederhananya jelas: beri insentif untuk mendistribusikan arus, bukan mengonsentrasikannya.

"Kalau mau mengatur arus dengan baik, harga mendekati hari H seharusnya dinaikkan, bukan diturunkan. Dengan begitu, distribusi pergerakan masyarakat serta logistik bisa lebih seimbang dan merata," pungkas BHS.