Warga NU Serukan Kembali ke Khittah, Tolak Konsesi Tambang

Suasana di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu siang itu, cukup berbeda. Dari sebuah forum yang digagas warga Nahdliyin lintas daerah, muncul seruan lantang: NU harus kembali ke khittah-nya. Musyawarah Besar Warga NU 2025 mendesak pengembalian arah Jam'iyah agar fokus lagi melayani jamaah, umat, dan kepentingan bangsa. Intinya, mereka menilai dinamika internal PBNU belakangan ini justru menguras energi dan menjauhkan organisasi dari mandat sosial-keagamannya yang utama.

Seruan itu dibacakan oleh Inayah Wahid dalam sebuah konferensi pers. Dengan tegas, ia menyatakan forum ini bukan mewakili kepentingan faksi atau elit tertentu.

"Inisiatif ini lahir dari suara warga NU yang ingin Jam’iyah kembali teduh, mandiri, serta berpihak pada kemaslahatan umat dan kelestarian alam," ujar Inayah.

Jadi, ini lebih sebagai ruang artikulasi kegelisahan yang tumbuh dari akar rumput, melihat kondisi organisasi yang kian terpolarisasi.

Dokumen Seruan Moral yang mereka hasilkan menyoroti keras soal konflik kepentingan. Ini disebut sebagai salah satu biang kerok krisis internal. Warga NU mendorong agar kepemimpinan ke depan diisi figur yang benar-benar bebas dari kepentingan politik praktis dan jaring-jaring bisnis. Relasi ekonomi yang berpotensi menggerus independensi Jam'iyah harus dihindari. Prinsip ini mereka tegaskan selaras dengan kaidah fikih lama: mencegah kemudaratan harus didahulukan ketimbang mencari maslahat.

Nah, terkait jalan keluar, Mubes ini punya usul konkret. Mereka menyerukan percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Forum sah dan konstitusional itu dinilai sebagai tempat yang tepat untuk menyelesaikan segala persoalan secara terbuka, sekaligus bermartabat.

"Semua persoalan seharusnya diselesaikan di Muktamar, bukan melalui konflik yang justru memperlebar perpecahan," kata Ahmad Mujib, salah satu penggagas Mubes.

Mempercepat Muktamar, bagi mereka, adalah cara untuk mengakhiri polarisasi yang berkepanjangan dan memulihkan legitimasi kepemimpinan sesuai aturan main AD/ART.

Isu yang diangkat tak cuma soal internal. Mereka juga menyoroti kerusakan lingkungan yang meluas, khususnya di Sumatera. Forum ini mendesak agar status Bencana Ekologi Nasional segera ditetapkan. Kerusakan itu, dalam pandangan mereka, adalah dampak akumulatif dari kebijakan pembangunan jangka panjang yang abai terhadap keseimbangan alam. PBNU diminta bersikap tegas dan mendorong pemerintah untuk mengambil tanggung jawab nasional.

Lalu, ada lagi soal yang panas: penolakan tegas terhadap pemberian konsesi tambang kepada NU. Mubes meminta konsesi itu dikembalikan saja kepada negara. Tujuannya jelas, menjaga marwah dan independensi Jam'iyah. Sikap ini mereka anggap konsisten dengan keputusan Muktamar NU 2015 di Jombang dulu, yang juga menolak praktik pertambangan merusak.

Inayah Wahid kembali menegaskan harapannya.

"NU harus tetap berpihak pada kepentingan jamaah dan rakyat, bukan pada kepentingan bisnis atau elite ekonomi," ujarnya.

Ia berharap NU tidak lagi terseret ke dalam kepentingan ekonomi ekstraktif. Keterlibatan dalam kehidupan bangsa tetap penting, tapi jangan sampai mengorbankan orientasi utamanya sebagai gerakan keagamaan dan sosial.

Di penutup seruan moralnya, Mubes Warga NU mengajak seluruh struktur, dari pusat hingga ranting, untuk menghindari jebakan konflik elit. Ketenteraman di tingkat akar rumput adalah benteng utama keutuhan NU. Itulah fondasi sebenarnya untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi semesta. Rencananya, seruan ini akan disampaikan ke pengurus NU di semua tingkatan, sekaligus menjadi pesan publik untuk pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.