Warga NU Serukan Kembali ke Khittah, Tolak Konsesi Tambang

Mempercepat Muktamar, bagi mereka, adalah cara untuk mengakhiri polarisasi yang berkepanjangan dan memulihkan legitimasi kepemimpinan sesuai aturan main AD/ART.

Isu yang diangkat tak cuma soal internal. Mereka juga menyoroti kerusakan lingkungan yang meluas, khususnya di Sumatera. Forum ini mendesak agar status Bencana Ekologi Nasional segera ditetapkan. Kerusakan itu, dalam pandangan mereka, adalah dampak akumulatif dari kebijakan pembangunan jangka panjang yang abai terhadap keseimbangan alam. PBNU diminta bersikap tegas dan mendorong pemerintah untuk mengambil tanggung jawab nasional.

Lalu, ada lagi soal yang panas: penolakan tegas terhadap pemberian konsesi tambang kepada NU. Mubes meminta konsesi itu dikembalikan saja kepada negara. Tujuannya jelas, menjaga marwah dan independensi Jam'iyah. Sikap ini mereka anggap konsisten dengan keputusan Muktamar NU 2015 di Jombang dulu, yang juga menolak praktik pertambangan merusak.

Inayah Wahid kembali menegaskan harapannya.

"NU harus tetap berpihak pada kepentingan jamaah dan rakyat, bukan pada kepentingan bisnis atau elite ekonomi," ujarnya.

Ia berharap NU tidak lagi terseret ke dalam kepentingan ekonomi ekstraktif. Keterlibatan dalam kehidupan bangsa tetap penting, tapi jangan sampai mengorbankan orientasi utamanya sebagai gerakan keagamaan dan sosial.

Di penutup seruan moralnya, Mubes Warga NU mengajak seluruh struktur, dari pusat hingga ranting, untuk menghindari jebakan konflik elit. Ketenteraman di tingkat akar rumput adalah benteng utama keutuhan NU. Itulah fondasi sebenarnya untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi semesta. Rencananya, seruan ini akan disampaikan ke pengurus NU di semua tingkatan, sekaligus menjadi pesan publik untuk pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.