Gatot Nurmantyo: Bencana Sumatera Lebih Parah dari Tsunami Aceh, Desak Status Nasional Segera

Gatot Nurmantyo: Kerusakan Lebih Parah dari Tsunami Aceh, Desak Status Bencana Nasional

Lewat akun media sosialnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendesak pemerintah pusat. Desakannya jelas: tetapkan segera status bencana nasional untuk banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatera. Menurutnya, dampak kehancurannya bahkan lebih mengerikan dibanding tsunami Aceh dua dekade silam.

Pernyataan itu ia sampaikan lewat akun X @indepensumatera, Senin lalu. Gatot tak sendirian. Ia membenarkan ucapan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, yang juga menyebut bencana ini lebih dahsyat.

“Tetapi ini sudah terpisah dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah, lumpur yang tebal,”

Begitu katanya, menggambarkan situasi di lapangan yang jauh dari kata sederhana.

Bukan cuma rumah yang hancur. Gatot menjelaskan, banjir dan longsor itu menyapu habis segalanya. Harta benda, sertifikat tanah, ternak, hingga mata pencaharian rakyat lenyap seketika. Yang lebih mencemaskan, ia meyakini korban jiwa sebenarnya jauh lebih banyak dari angka resmi yang beredar.

“Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3000 kalau dicari dengan benar,"

Ucapnya lugas.

Di sisi lain, pemerintah daerah dianggapnya berada dalam posisi terjepit. Anggaran mereka menipis, apalagi di penghujung tahun. Ditambah lagi dengan pengurangan transfer dana dari pusat. Situasi ini, menurut Gatot, membuat para pemimpin daerah seperti Mualem merasa tak berdaya.

“Maka ketika saya menyimak wawancara Mualem dengan Mata Najwa, dia katakan oh, biasa saja. Tapi begitu ditanya bagaimana dengan bantuan nasional, dia menangis. Itu rasa orang patriot sejati. Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan,”

tuturnya.

Namun begitu, penanganan bencana tak boleh berhenti di tenda darurat dan sembako. Gatot menekankan perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif, fokus pada penyintas. Logikanya sederhana tapi sering terlupa.

“Kalau kita kasih beras dia masak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga rehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog,"

jelasnya.

Di sinilah peran pemerintah pusat harus benar-benar dominan. Daerah yang terdampak lumpuh total. Masyarakatnya, dalam analogi Gatot, seperti bayi yang harus disuapi. Tak ada lagi yang tersisa untuk mereka kerjakan.

“Ini perlu biaya, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi, mereka tidak bisa cari makan sendiri, mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Enggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Di situlah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ,”

paparnya panjang lebar.

Dengan kondisi seperti ini, wajar saja jika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merosot. Gatot bahkan memperingatkan ancaman keamanan nasional jangka panjang. Akar masalahnya, menurutnya, adalah pembiaran terhadap ketidakadilan.

"Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya negara ini melindungi siapa? Tapi sudah dijawab tadi, melindungi oligarki. Karena semua ekonomi, hukum, politik semuanya dijaga oleh oligarki,"

katanya menegaskan.

Peringatannya keras. Seruannya mendesak. Intinya satu: bencana ini butuh respons tingkat nasional, dan waktu terus berjalan.