Purbaya Santai Hadapi Proyeksi Defisit APBN: Sering Meleset

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya tak terlalu ambil pusing dengan proyeksi terbaru Bank Dunia. Lembaga itu meramalkan defisit APBN Indonesia bakal melebar hingga tahun 2027. Tanggapannya? Santai saja.

"Ya suka-suka dia, dia prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa," ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers, Senin (22/12/2025).

Dia lalu menambahkan, dengan nada yang cukup familiar, "Tapi kan selama ini sering meleset."

Bagi Purbaya, arah kebijakan fiskal dan besaran defisit sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Intinya, semua bergantung pada seberapa jago kita mengelola uang masuk dan uang keluar. Dia meyakini, kunci utamanya terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara penerimaan dari pajak, bea cukai, dan PNBP dengan belanja negara yang harus tetap terkendali.

"Jadi defisit melebar atau enggak, itu tergantung kepiawaian kita," tegasnya.

Nah, soal kepiawaian itu, Kemenkeu punya jurus baru. Mereka sedang serius mengoptimalkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Fokusnya saat ini di pelabuhan, untuk memantau dan memangkas potensi kebocoran penerimaan di Bea Cukai.

"Seharusnya ke depan akan membaik terus," harap Purbaya. "Dari perbaikan AI kita bisa dapat Rp1 triliun minimal. Nanti kita perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran bea cukai akan berkurang secara signifikan."

Meski dunia ekonomi global kerap tak menentu, Purbaya yang juga mantan ketua LPS menegaskan komitmen pemerintah untuk disiplin. Defisit akan dijaga di level yang aman, tidak akan dibiarkan meroket hingga membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

"Satu lagi, belanja kita kendalikan," tuturnya. "Artinya bisa melebar bisa aja enggak, tergantung kebutuhan. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya."

Laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia sendiri memproyeksikan defisit APBN akan naik pelan-pelan, dari 2,8 persen di 2025-2026 menjadi 2,9 persen terhadap PDB pada 2027. Angka itu sebenarnya masih di bawah batas aman 3 persen yang diatur undang-undang. Tampaknya, bagi sang menteri, proyeksi itu tinggal proyeksi. Realitas di lapangan, katanya, seringkali bercerita lain.