Forum Tanah Air Desak Pemerintah Buka Pintu Bantuan Asing untuk Korban Bencana Sumatera

"Penolakan bantuan asing ini, menurut kami, tidak berdasar pada sisi kemanusiaan. Menghambat bantuan internasional hanya dengan dalih kedaulatan, tanpa melihat kebutuhan objektif di lapangan, adalah tindakan tidak etis. Prinsip kemanusiaan universal pun jadi terluka," tuturnya.

Bagi FTA, kedaulatan sejati bukan diukur dari kemampuan menutup pintu pada solidaritas global. Melainkan, dari kapasitas melindungi warga dari penderitaan dan maut. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Negara sibuk berdebat soal simbol, sementara korban di lapangan masih kekurangan perlindungan dan logistik dasar.

Pernyataan ini bukan sekadar wacana. Sejak dua minggu terakhir, FTA telah bergerak. Jaringannya mengumpulkan dana dan menyalurkan bantuan terbatas ke daerah-daerah terdampak di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Mereka membawa paket pangan seperti beras, minyak, telur, serta paket sandang berupa mukena, sarung, dan daster. Tapi, jangkauan bencana begitu luas dan medan sulit. Bantuan mereka, meski sudah disalurkan melalui kordinator wilayah dan daerah, masih terasa jauh dari cukup.

Berdasarkan kesaksian relawan di lapangan, masih banyak lokasi yang belum terjangkau sama sekali dan membutuhkan bantuan secara masif.

Forum Tanah Air, yang terdiri dari jaringan diaspora di 22 negara dan aktivis di 38 provinsi Indonesia, kemudian menyampaikan tiga tuntutan konkret kepada pemerintah Prabowo dan DPR RI.

Pertama, pemerintah harus segera membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan internasional untuk bencana Sumatera. Menutupnya sama saja memperpanjang derita korban.

Kedua, mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan membuka ke publik sebuah protokol bantuan kemanusiaan internasional yang jelas dan transparan. Mekanisme koordinasi antar lembaga sipil juga harus diperkuat.

Ketiga, DPR RI sebagai lembaga pengawas jangan hanya diam. Di mata masyarakat, institusi ini sudah dipersepsikan sebagai kumpulan elit politik yang munafik.

Pernyataan sikap ini, kata FTA, disampaikan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebuah seruan agar kemanusiaan diletakkan di atas segalanya.