Ruang tamu berubah menjadi kolam. Jalan desa lenyap tertimbun tanah. Dalam beberapa pekan terakhir, sirene tanggap darurat jadi pengantar tidur bagi warga Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Lebih dari 400 nyawa melayang. Pemicunya? Curah hujan ekstrem dan Siklon Tropis Senyar yang menggila. Tapi ini bukan cerita baru. Sejak awal 2025, catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mencatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi di seluruh Indonesia. Angka yang membuat kita merinding.
Di tengah reruntuhan dan genangan air itu, ada suara lain yang muncul. Bukan suara teknokrat dengan software pasar karbon atau janji teknologi canggih. Ini suara anak-anak muda dari Sukabumi hingga Mentawai yang menolak jadi sekadar korban statistik. Mereka bicara tentang "false solutions" atau solusi palsu.
"False solutions itu cuma distraksi teknokratis," ujar Fathan Mubina (25), Geographic Information System Analyst dari Trend Asia. "Cara bagi korporasi untuk terus menghasilkan emisi dan merusak hutan, sambil pura-pura tidak lihat krisis yang sedang kita hadapi."
Bagi Fathan dan kawan-kawannya di Climate Rangers Indonesia, skema seperti carbon market, debt swap, atau Carbon Capture and Storage (CCS) itu hitung-hitungan di atas kertas yang steril. Hitungan yang tak pernah mendengar tangis petani di Demak, Jepara, atau Pekalongan yang sawahnya hilang diterjang intrusi air laut. Hitungan yang tak menghentikan relokasi paksa ribuan keluarga yang rumahnya perlahan dikikis ombak.
Sinyal Alam yang Tak Terbantahkan
Keprihatinan mereka punya dasar yang kuat. Tahun 2025 diproyeksikan jadi tahun terpanas kedua sepanjang sejarah. Suhu global sudah naik 1.42°C dari masa pra-industri, nyaris sentuh ambang batas kritis 1.5°C. Di Indonesia, dampaknya terasa lebih brutal dan langsung.
Badai tropis yang dulu langka, sekarang makin sering dan mendekati daratan. Peneliti BRIN, Erma Yulihastin, memaparkan fakta yang menohok. Siklon Senyar yang baru saja melanda Sumatra kekuatannya cuma sepertiga dari Siklon Seroja di 2021. Tapi korban jiwanya justru jauh lebih banyak, mencapai 1.059 orang.
"Artinya, ada faktor lain di luar cuaca yang berkontribusi besar," tegas Erma.
Faktor itu adalah kerusakan lingkungan di daratan. Deforestasi mengubah suhu permukaan dan menarik badai semakin dekat ke pesisir. Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, pakar hidrologi UGM, menjelaskannya dengan gamblang. Hutan itu seperti spons raksasa. Di hutan tropis alami, kanopi pohon bisa tahan 15-35% air hujan, tanahnya serap 55% lagi. Cuma 10-20% yang jadi aliran permukaan.
Nah, bayangkan jika hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) itu gundul. Fungsi hidrologisnya hilang. Air hujan ekstrem langsung meluncur deras ke hilir, menggerus tanah, mendangkalkan sungai, dan akhirnya meluap jadi banjir bandang yang mematikan.
"Ini akumulasi dosa ekologis," tandas Hatma, merujuk pada deforestasi masif yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Dari Data ke Narasi, dari Kampus ke Kampung
Melihat jurang lebar antara kompleksitas masalah dan solusi-solusi yang terlalu sederhana, anak muda ini memilih jalan lain. Bukan cuma demo. Mereka membangun gerakan yang terorganisir, berbasis data, dan berakar kuat di komunitas.
"Krisis iklim ini isu antargenerasi," kata Ginanjar Ariyasuta (26), Koordinator Climate Rangers Indonesia. "Solusi palsu yang tidak menyelesaikan sumber masalah cuma akan memindahkan beban ke generasi yang akan datang."
Climate Rangers, yang kini ada di 11 wilayah dari Aceh sampai Sulawesi Selatan, menggagas kampanye [RE]Solusi. Intinya mendorong energi terbarukan berbasis komunitas sebagai jantung transisi yang adil.
Di lapangan, gerakan ini punya wajah yang lebih personal. Di Sukabumi dan Cirebon, kelompok Asihkan Bumi dan KARBON aktif menolak kebijakan co-firing biomassa. Mereka mengolah data lapangan dan menyajikannya dalam bahasa yang mudah dicerna warga, mengungkap risiko deforestasi terselubung di balik jargon "energi hijau".
Di Kepulauan Mentawai, Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) bergerak menolak izin baru pemanfaatan hutan. Gerakan mereka lahir dari nilai keluhuran masyarakat adat yang memandang hutan sebagai ibu. Sementara di Paiton, Lembaga Pers Mahasiswa Al Fikr menyuarakan keresahan warga yang hidup dalam bayang-bayang PLTU setiap hari.
"Mereka adalah suara yang mengakar dari kokreasi antar generasi dalam komunitas," kata Fathan Mubina tentang kelompok-kelompok akar rumput ini.
Melawan dengan Organisasi
Strategi mereka jelas. "Yang utama adalah mengorganisir diri dengan memperluas, menghubungkan, dan memperdalam gerakan orang muda," ujar Ginanjar. Prinsipnya sederhana tapi kuat: "Hanya masyarakat yang terorganisir lah yang bisa mengalahkan uang yang terorganisir."
Pernyataan itu sekaligus peringatan. Kekuatan rakyat, sebesar apapun, bisa tergerus jika kebijakan negara berjalan ke arah sebaliknya. Mereka minta langkah konkret pertama: hentikan pembangunan ekstraktif baru seperti PLTU, smelter nikel, dan perluasan tambang yang justru mengunci ketergantungan pada energi fosil.
Memang, laporan ilmiah dari berbagai pihak menyebut bencana hidrometeorologi adalah hasil kombinasi banyak faktor. Tata ruang yang salah, DAS yang rusak, aktivitas di bantaran sungai, ditambah curah hujan ekstrem. Ada juga kajian yang menunjukkan karakteristik hidrologis tanaman tertentu, seperti sawit, tidak lebih boros air dibanding tanaman lain.
Tapi bagi anak muda di garis depan, debat teknis ini jangan sampai mengaburkan tuntutan utama. Penurunan emisi gas rumah kaca harus nyata dan cepat. Kita sudah dalam kondisi darurat iklim. Setiap penundaan hanya akan membuat badai berikutnya lebih kuat, banjir berikutnya lebih dalam.
Rumah yang tenggelam dan pohon yang hilang adalah pengingat betapa sempitnya waktu yang tersisa. Suara mereka di ujung sana bukan sekadar kritik. Itu permintaan sederhana yang terdengar pilu sekaligus penuh tekad, sebuah tuntutan antargenerasi: "Biarkan kami mewarisi bumi yang masih bisa dihuni." Mereka tidak lagi menunggu jawaban. Mereka sedang menulisnya sendiri, dengan aksi, di desa-desa dan kampus-kampus mereka.
Artikel Terkait
Calon Jemaah Haji Asal Mamuju Meninggal di RS Wahidin Sesaat Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci
Mahfud MD Ungkap Sembilan Kultur Buruk di Polri, Kekerasan hingga Korupsi Jadi Sorotan Utama
BMKG: Sebagian Besar Wilayah Sulsel Berpotensi Hujan Sedang pada Kamis
Mahfud MD Ungkap Sembilan Masalah Kultur Polri, dari Kekerasan hingga Impunitas