Pramono Anung: Balai Kota DKI Wajib Tampilkan Wajah Betawi Mulai 2026

Di Museum MH Thamrin, Senen, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung baru saja menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi. Suasana saat itu cukup hangat. Dari situ, ia kembali menegaskan komitmennya: identitas Betawi harus kental dan tak bisa ditawar lagi di jantung pemerintahan Jakarta.

“Bahkan sekarang di Balai Kota sudah diputuskan, Pak Marullah waktu itu masih ada,” ujar Pramono, merujuk pada mantan Sekda Marullah Matali.

Lalu ia melanjutkan dengan nada tegas, “Sebentar lagi, mulai tahun depan kita bangun semua simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi, itu harus dinampakkan.”

Targetnya jelas: mulai 2026, Balai Kota DKI akan berubah wajah. Nuansa Betawi bakal meresap di setiap sudut, tak cuma sekadar tempelan.

Namun begitu, ambisinya tak berhenti di situ. Pramono ingin ruang publik lain ikut berubah. Menurutnya, selama ini warna Betawi itu kurang jelas, bahkan nyaris tak kelihatan.

“Bahkan papan-papan iklan, batas kota, gedung-gedung, saya minta warna Betawinya itu jelas. Nggak seperti sekarang ini,” katanya.

Ia lalu menyentuh soal undang-undang lama. “Ketika undang-undang yang lama diberlakukan, mohon maaf, satu-satunya kota besar yang tidak punya kelamin yang jelas itu ya Jakarta. Maka sekarang sudah nggak bisa lagi.”

Pernyataan itu sekaligus jadi penegas bahwa era keraguan identitas bagi ibu kota sudah usai.

Di sisi lain, upaya ini tak cuma soal fisik. Ada juga kebijakan yang lebih personal dan rutin. Setiap Rabu, misalnya, pegawai Balai Kota diwajibkan mengenakan busana adat Betawi. Kebaya encim dan setelan Ujung Serong jadi pemandangan biasa.

“Semuanya pelantikan pakai Ujung Serong, selalu saya adakan setiap hari Rabu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga melihat. Kebaya Encim, kebaya Betawi dipakai,” ungkapnya.

Dia menambahkan, “Dan semua acara di Balai Kota tidak ada yang tidak bernuansa Betawi, tidak ada.”

Yang menarik, Pramono sangat menekankan soal posisi pemerintah. Bagi dia, Pemprov DKI bukanlah pihak yang berada di atas masyarakat Betawi. Hubungannya harus setara.

“Yang namanya Balai Kota, namanya Pemerintah DKI, posisinya bukan di atasnya Kaum Betawi. Sejajar. Posisinya sejajar sebagai mitra, sebagai partner untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” tegas dia.

Harapannya jelas. Dengan kemitraan sejajar dan penegasan identitas yang kuat, kewibawaan pemerintah daerah dan masyarakat adat bisa naik bersama.

“Dan kalau itu terjadi terbentuk, maka saya yakin bahwa leverage atau kedudukan Kaum Betawi, Majelis Adat-nya ini menjadi sangat dihormati oleh siapa pun. Karena kemitraan tadi,” tandas Pramono menutup pembicaraan.