Indonesia Kutuk Keras Penembakan Brutal di Bondi, Soroti Izin Senjata Legal Pelaku

Indonesia tak tinggal diam. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah secara resmi mengecam keras penembakan massal yang memilukan di Pantai Bondi, Sydney. Peristiwa itu, yang terjadi pada 14 Desember 2025 silam, merenggut nyawa 15 orang dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak pihak.

Pernyataan resmi Kemlu dirilis Senin (15/12), tak lama setelah berita duka itu menyebar.

"Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember 2025, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka," begitu bunyi pernyataan tersebut.

Rasa duka dan solidaritas juga disampaikan. Indonesia berduka cita mendalam untuk keluarga korban, sekaligus mendoakan mereka yang terluka agar lekas pulih.

"Indonesia menyampaikan rasa solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Australia di masa yang sulit ini," tambah pernyataan itu.

Narasi duka ini bermula dari sebuah perayaan. Insiden mengerikan itu justru terjadi di tengah keramaian perayaan Hanukkah di pantai terkenal Sydney tersebut. Suasana sukacita berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap.

Polisi Australia kemudian mengungkap identitas pelaku. Ada dua orang, terduga ayah dan anak berusia 50 dan 24 tahun. Sang ayah, pelaku berusia 50 tahun, dilaporkan tewas di tempat kejadian. Sementara anaknya, yang berusia 24 tahun, sempat dalam kondisi kritis sebelum akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda stabil.

Yang bikin geram, salah satu dari mereka ternyata punya izin legal untuk memiliki senjata. Bahkan, tidak cuma satu. Polisi mengonfirmasi pelaku mengantongi izin kepemilikan untuk enam senjata berbeda. Dan senjata-senjata itulah yang diduga kuat dipakai dalam aksi brutal di Bondi.

Fakta ini langsung memantik reaksi keras dari pucuk pimpinan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese lantas bersuara. Ia menegaskan Australia butuh undang-undang senjata api yang jauh lebih ketat. Salah satu poin penting yang ia soroti adalah perlunya pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki oleh satu individu.

Jelas, peristiwa ini bukan sekadar statistik. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang mengguncang dua negara bertetangga.