Viralkan Bencana: Ketika Negara Menyerahkan Komunikasi Krisis ke Tangan Publik

Memang, niat pejabat mungkin baik ingin mengajak masyarakat peduli. Tapi instruksi seperti ini menunjukkan pemerintah masih memandang ruang digital sekadar sebagai arena amplifikasi, bukan bagian dari sistem manajemen bencana yang harus dikendalikan secara terstruktur. Seharusnya, pemerintah membangun kanal informasi resmi yang cepat, responsif, dan mudah dibagikan. Dengan begitu, warga cukup menyebarkan info yang sudah diverifikasi. Jika otoritas komunikasi diserahkan ke publik, risiko salah tafsir dan polarisasi akan makin besar.

Lihatlah contoh Japan Meteorological Agency atau FEMA di AS. Mereka membangun sistem peringatan dini yang jelas, ringkas, dan tidak bergantung pada warganet. Pesan dikirim dalam hitungan detik lewat kanal resmi bukan menunggu video dibagikan ribuan kali. Komunikasi bencana yang efektif tak boleh bergantung pada viralitas. Negara harus proaktif, bukan reaktif. Informasi harus hadir sebelum kepanikan meluas.

Partisipasi publik tentu penting. Solidaritas warga adalah energi sosial yang berharga. Namun partisipasi itu perlu dibangun lewat koordinasi yang jelas, bukan seruan spontan untuk menjadikan musibah sebagai tren. Pemerintah perlu meningkatkan literasi komunikasinya. Mengelola narasi dalam situasi bencana bukan cuma soal menyampaikan kabar, tapi lebih dari itu: menyelamatkan nyawa.

Pada akhirnya, bencana bukan peristiwa yang harus menunggu popularitas dulu agar dapat respons. Instruksi memviralkan bencana bukan cuma kurang tepat, tapi juga jadi indikator lemahnya koordinasi komunikasi pemerintah. Negara harus kembali ke prinsip dasar manajemen krisis: hadir lebih cepat daripada rumor, kendalikan narasi sebelum persepsi terbentuk, dan lindungi martabat korban. Bencana butuh empati, ketepatan, dan ketegasan bukan sekadar viralitas.

Penulis: Lucia Ratu Persia - Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina