Kemendikdasmen Siapkan Jalan Pintas Pengganti Ijazah bagi Korban Banjir Bandang

Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar tentu saja meninggalkan duka. Tapi di tengah kerusakan itu, ada hal-hal praktis yang harus segera diurus, salah satunya dokumen penting seperti ijazah sekolah. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk mempermudah layanan administrasi bagi para korban bencana.

Intinya, mereka menyediakan dua opsi pengganti. Yang pertama adalah Ijazah Pengganti, khusus untuk dokumen yang terbit pada Tahun Ajaran 2024/2025 atau setelahnya. Sementara untuk ijazah yang diterbitkan sebelum periode itu, ada Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang punya kekuatan hukum setara dengan aslinya.

Lalu, bagaimana cara mengurusnya?

Kalau butuh Ijazah Pengganti, langkah pertama adalah mendatangi sekolah tempat ijazah itu diterbitkan. Jangan lupa bawa beberapa dokumen pendukung: fotokopi ijazah (kalau masih ada), KTP, pas foto 3x4, plus surat kehilangan dari kepolisian.

Namun begitu, ada beberapa skenario. Jika data pemohon tidak ketemu di arsip sekolah, maka pihak sekolah akan meneruskan permohonan itu ke Dinas Pendidikan setempat. Begitu juga jika sekolahnya sendiri terdampak bencana dan tutup, warga bisa langsung menghubungi Dinas Pendidikan.

Untuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah, prosesnya sedikit berbeda. Pemohon bisa mengajukannya ke satuan pendidikan dengan melampirkan:

• Ijazah asli yang kondisinya rusak dan tidak terbaca, atau
• Surat keterangan kehilangan dari polisi jika ijazahnya hilang sama sekali.
• Juga siapkan akta kelahiran, KTP atau Kartu Keluarga, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai.

Permohonan ini ditujukan langsung kepada Kepala Satuan Pendidikan.

Di sisi lain, jika sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, wewenang penerbitan surat keterangan ini beralih ke Kepala Dinas Pendidikan daerah tersebut.

Informasi ini, seperti dikutip dari rilis resmi Kemendikdasmen pada Kamis (11/12), diharapkan bisa sedikit meringankan beban para korban. Setidaknya, urusan dokumen pendidikan bisa segera tertangani di tengah upaya pemulihan yang lebih besar.