Kudeta Merangkak: Skenario Panjang Jokowi-Gibran dan Ujian Terberat Prabowo

Kudeta Jokowi untuk Gibran: Prabowo Terancam?

Oleh Edy Mulyadi
Jurnalis Senior

Bayangkan skenario ini. Baru 14 bulan dilantik, seorang presiden sudah harus berhadapan dengan rumor yang bergaung nyaring. Isunya, wakilnya sedang menyiapkan jalan untuk naik takhta jauh lebih cepat dari yang diatur konstitusi. Bukan dengan tank atau senapan. Tapi lewat kudeta yang sunyi. Sabotase ekonomi yang terukur. Dan manuver konstitusional yang licin.

Itulah inti gosip "kudeta merangkak" yang terus menghangat di linimasa X sepanjang 2025. Narasi ini kian keras menjelang akhir tahun. Tokoh utamanya tetap sama: Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai calon korban.

Tapi benarkah Prabowo akan jadi korban? Tidak semua analis sepakat. Malah, sebagian berpendapat dia justru terjebak dalam skenario yang ironisnya, ikut dia tulis sendiri saat menerima Gibran sebagai pendamping.

Narasi ini tentu tak muncul dari ruang kosong.

Kolonel (Purn) Sri Radjasa, mantan analis intelijen yang kini kerap jadi bintang podcast, menyebut ada "operasi garis dalam yang sudah gagal di tengah jalan". Dia menuding kerusuhan berkedok "tuntutan rakyat" sepanjang tahun, terutama di akhir Agustus lalu, sebagai upaya terakhir pihak pro-Jokowi untuk mendiskreditkan Prabowo. Kabar burungnya mencemaskan. Konon, ada aliran dana dari nama-nama lama yang masih menyimpan dendam sejak 2014.

Radjasa bahkan membongkar luka lama. Pertemuan Jokowi dengan Damien Kingsbury di Australia tahun 2014, lengkap dengan dokumen referendum Papua. Baginya, itu bukti bahwa "cawe-cawe" Jokowi bukan hal baru.

Sekarang, lihatlah. Agenda memakzulkan Gibran tiba-tiba menguap dari prioritas DPR. Isu ijazah palsu Jokowi pun seolah ditidurkan. Apa ini yang membuat alarm intelijen Radjasa berbunyi lebih kencang?

Said Didu, seperti biasa, punya sudut pandang yang tak kalah tajam: oligarki. Bagi dia, Gibran bukan sekadar putra mahkota. Dia, dalam pandangan Said, adalah polis asuransi para konglomerat yang khawatir melihat Prabowo mulai menunjukkan taring reformis. Ini bukan soal ayah dan anak. Ini soal kekuasaan. Oligarki butuh presiden muda yang lebih patuh, ketimbang jenderal tua yang remotnya mulai sulit dikendalikan.

Bansos yang masih beraroma lama, menteri kunci yang susah diganti, perintah singkat dari Solo yang masih terdengar di istana. Semua itu jadi bahan bakar bagi narasi "periode ketiga Jokowi secara tak langsung".

Di X, perang narasi jadi tontonan sehari-hari. Ada yang membandingkan atau lebih tepatnya menyamakan situasi ini dengan 1998. Ekonomi sengaja digoyahkan. Presiden direcoki agar tak populer. Lalu wakilnya naik dengan restu Mahkamah Konstitusi yang dimanipulasi.

Di lain pihak, banyak juga yang yakin Prabowo akan balas menyerang dengan "pembantaian senyap" lewat reshuffle besar. Rumor berkembang, kocok ulang kabinet akan terjadi Januari 2026. Nama-nama seperti Bahlil, Erick Thohir, hingga Pratikno dikabarkan bakal kena sapu. Kalau ternyata terlalu banyak menteri pro-Jokowi yang jatuh, justru itu bisa jadi bukti bahwa blueprint kudeta merangkak itu memang pernah ada.

Tapi mari kita tarik napas sejenak. Lihat papan catur ini dengan kepala dingin.

Prabowo bukan pemain baru. Empat belas bulan menjabat adalah waktu yang cukup untuk mengenali bau manuver orang-orang istana lama, terutama yang masih berkeliaran. Tanda-tanda dia paham terlihat dari kendali yang makin dikencangkan. Loyalisnya pelan-pakin mengisi pos-pos strategis.

Sementara itu, Gibran belum punya cukup modal politik untuk berdiri sendiri. Jokowi meski bayangannya masih panjang sudah kehilangan akses langsung ke alat-alat negara yang dulu jadi senjatanya.

Yang tersisa adalah pertanyaan klasik kekuasaan Indonesia era sekarang. Sampai kapan seorang mantan presiden boleh tetap menjadi "matahari kembar"? Dan sampai kapan seorang wakil presiden akan selalu dicurigai hanya karena marganya?

Kudeta merangkak mungkin pernah ada dalam imajinasi. Mungkin juga dalam beberapa slide presentasi rahasia. Tapi untuk jadi kenyataan, ia butuh kesalahan fatal dari Prabowo sendiri. Sejauh ini, untungnya, jenderal itu belum menunjukkan tanda-tanda mau jadi korban dalam cerita yang ditulis orang lain.

Jakarta, 10 Desember 2025