Muhammadiyah Akui Belum Kantongi Izin Tambang, Sebut Kena Prank Pemerintah

Lewat unggahan di media sosialnya hari ini, Rabu (10/12/2025), Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, memberikan klarifikasi penting. Intinya, sampai detik ini, Muhammadiyah belum juga mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.

“Muhammadiyah sejauh ini belum menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah,” tegasnya.

Memang, beberapa tahun silam, organisasi itu sempat menerima tawaran konsesi tambang. Bahkan, sudah ada keputusan internal. Muhajir Effendi ditunjuk sebagai ketua dan dua badan hukum korporasi khusus pun dibentuk untuk mengelola rencana itu.

Namun begitu, semua persiapan itu ternyata mentah. Dari era pemerintahan Jokowi hingga berganti ke Prabowo, IUP yang dinanti tak kunjung terbit. Artinya, meski konsesi sudah di tangan, secara hukum Muhammadiyah belum bisa berbuat apa-apa. Mereka belum melakukan satu pun aktivitas pertambangan.

Menariknya, lokasi yang diincar disebut-sebut merupakan bekas area tambang perusahaan korporasi sebelumnya. Fakta ini menambah warna pada situasi yang sudah ruwet.

Di sisi lain, Gufroni melihat kondisi saat ini sebagai momentum untuk berpikir ulang. Bencana alam terjadi di berbagai tempat, dan eksploitasi tambang nikel, batu bara, dan lainnya sering dituding sebagai salah satu pemicu kerusakan yang luar biasa.

“Saya pikir Muhammadiyah secara lebih bijak untuk tidak memberikan permintaan atau apapun ke pemerintah terkait dengan masalah izin usaha pertambangan,” ujarnya.

Dia lalu menyimpulkan dengan nada sedikit sinis. “Jadi anggap saja Muhammadiyah kena korban ‘prank’ dari pemerintahan sebelumnya.”

Pernyataan itu ditutup dengan harapan agar kejadian ini menjadi pelajaran. “Demikian semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

[VIDEO]