Nasaruddin Umar Tegaskan Pemerintah Tak Campuri Dinamika Internal NU

Di lobi Hotel Sultan, Jakarta, suasana terasa tegang usai rapat pleno penting. Nasaruddin Umar, yang hadir bukan sebagai Menteri Agama, melegakan suara. Ia menegaskan dengan jelas bahwa pemerintah sama sekali tak ikut campur dalam urusan internal Nahdlatul Ulama. "Ya jadi gini," ujarnya, "NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri."

Kalimat itu ia ulangi, untuk penekanan. "Saya ulangi ya, NU selalu punya cara. Makanya, selaku pemerintah, kami tidak terlibat untuk mengurus hubungan internal NU, apalagi PBNU."

Kehadirannya di tempat itu, tegasnya, murni dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriyah NU. "Saya datang ke sini sebagai Rais," katanya. Ia berharap keputusan yang diambil dalam rapat bisa menjadi solusi terbaik bagi organisasi tersebut.

"Insyaallah, ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan," pungkas Nasaruddin, "dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama ini."

Keputusan dari Rapat yang Ricuh

Rapat pleno yang digelar Selasa (9/12) itu akhirnya menghasilkan keputusan: KH Zulfa Mustofa ditunjuk sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri hampir seluruh pucuk pimpinan. Mulai dari Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriyah Mohammad Nuh, para wakil rais seperti Afifuddin Muhadjir dan Anwar Iskandar, hingga sejumlah nama seperti Cholil Nafis, Fahrur Razi, Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, dan Gudfan Arif.

Namun, ada satu sosok yang absen dan justru menjadi pusat perbincangan: Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Menurut sejumlah saksi, dirinya memang tak terlihat sejak awal. Dan ternyata, jauh sebelum rapat dimulai, Gus Yahya sudah menyatakan sikap. Ia menegaskan tak akan hadir dan mempertanyakan legalitas pleno tersebut. Baginya, rapat yang membahas pemilihan ketua umum itu tak lebih dari manuver politik internal belaka.

"Itu kan manuver," ujar Gus Yahya dengan nada tegas dari Kantor PBNU di Kramat Raya. "Seperti saya bilang sejak awal, secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU."

Pernyataannya ini punya dasar. Gus Yahya terpilih secara resmi pada Muktamar NU di Lampung akhir 2021. Namun, posisinya mulai goyah setelah muncul risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November lalu yang mendesak mundurnya. Situasi makin runyam ketika Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, mengeluarkan pernyataan tegas di PWNU Jatim akhir November. Ia menyatakan bahwa sejak 26 November 2025 dini hari, Gus Yahya tak lagi berstatus sebagai ketua umum.

Jadi, meski rapat pleno telah memutuskan penunjukan pj ketua umum, gema klaim dari dua kubu masih terus bergaung. Persoalan ini, seperti kata Nasaruddin, memang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme internal NU. Pemerintah memilih untuk menonton dari pinggir lapangan.