Pernyataan Anies Baswedan soal krisis kepercayaan publik dalam penanganan bencana Sumatra, menuai tafsir. Pengamat politik Adi Prayitno mencermatinya. Menurut dia, meski disampaikan dengan cara yang halus, kritik mantan Gubernur DKI itu jelas mengarah ke pejabat pemerintah.
“Anies Baswedan itu biasanya kritikannya halus. Kritikannya itu tidak tutup poin, tidak menyebut pejabat tertentu,” ujar Adi dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Selasa lalu.
“Anies juga tidak pernah menyebut nama siapa yang sangat layak untuk dikoreksi dan dievaluasi,” tambahnya.
Namun begitu, Adi merasa ada pesan terselubung. Ketika Anies menyebut banyak orang datang ke lokasi bencana justru mendapat nyinyiran, itu secara implisit mengarah pada pejabat berotoritas. Intonasi dan perbandingan yang dipakai Anies, dalam pandangan Adi, punya target yang jelas.
“Kalau membaca intonasinya, kalau membaca perbandingannya, saya kira Anies sepertinya ingin menyasar pejabat-pejabat yang otoritatif terkait upaya menanggulangi bencana yang tidak mendapatkan kepercayaan publik,” kata Adi.
Pejabat yang datang ke lokasi malah disambut sinisme. Di sisi lain, warga biasa yang menggalang bantuan justru dapat respons yang hangat dan luar biasa. Kontras inilah yang menurut Adi menjadi inti kritik itu. Kemungkinan besar, sasarannya adalah menteri-menteri terkait seperti Menteri SDM, Lingkungan Hidup, atau Kehutanan bahkan mantan pejabat yang kebijakannya diduga berkontribusi pada deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Fenomena perpindahan kepercayaan ini menarik perhatian Adi. Publik kini justru lebih percaya pada individu atau kelompok masyarakat biasa. Mereka tidak punya jabatan, tidak punya kantor megah, apalagi kewenangan untuk menggelontorkan dana negara.
“Tapi seruannya untuk membantu Sumatera mendapatkan respon yang cukup luar biasa,” jelasnya.
Artikel Terkait
Pasca Kebakaran Maut di Kemayoran, Polisi Periksa Pemilik Gedung Terra Drone
Gus Yahya Tegaskan Posisi Sah, Siap Tempuh Jalur Hukum
Tim Advokasi Tepis Klaim Refly Harun Soal Petrus Selestinus
Tito Karnavian Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri Jelang Nataru