KLH Turun Tangan, Tangsel Diberi Tenggat 180 Hari untuk Atasi Darurat Sampah

Persoalan sampah di Tangerang Selatan memang sudah memprihatinkan. Sorotan publik pun makin tajam mengarah ke kota ini. Nah, sebagai respons, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya angkat bicara. Mereka siap membantu Pemkot Tangsel keluar dari masalah yang pelik ini.

Hanifah Dwi Nirwana, yang menjabat Plt Deputi Bidang Pengelolaan Sampah KLH, menegaskan bahwa pemerintah pusat punya kewajiban untuk turun tangan. "Situasi ini harus jadi momentum transformasi pengelolaan sampah," ujarnya.

Dia menambahkan, semua pihak harus dilibatkan, dari pusat, daerah, sampai masyarakat.

Namun begitu, bantuan ini nggak cuma dari satu pintu. KLH rencananya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lain, seperti PUPR dan Kemendagri. Tujuannya jelas: memetakan skenario penanganan darurat yang lebih komprehensif.

Sebelumnya, KLH sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif ke Pemkot Tangsel. Sanksi itu terkait kelalaian pengelolaan sampah yang terjadi. Fokusnya sekarang adalah memastikan kondisi TPA Cipeucang sudah ditangani sesuai arahan. Ada petunjuk administrasi yang harus dipatuhi dalam perbaikan tata kelola di sana.

Menurut Hanifah, sesuai sanksi itu, Tangsel diwajibkan menyediakan landfill baru di lokasi TPA Cipeucang dalam waktu 180 hari. Selain itu, seluruh area open dumping harus ditutup atau di-capping. Langkah ini penting untuk mencegah pencemaran yang lebih parah.

Tapi jalan menuju sana ternyata nggak mulus. Pelaksanaannya menghadapi kendala. Salah satunya adalah gagalnya rencana kerja sama dengan daerah tetangga.

"Kondisi ini akan kami laporkan ke Bapak Menteri," kata Hanifah. Dia berharap ada kelonggaran waktu agar penutupan TPA bisa dilakukan dengan benar, tanpa menimbulkan dampak lingkungan baru.

Di sisi lain, penanganan sampah di Tangsel harus dilihat secara menyeluruh. Dari hulu ke hilir. Saat ini, kota itu punya 54 TPS 3R, dua TPST, dan lebih dari 400 bank sampah. Potensi infrastruktur itu ada, tapi memang perlu dioptimalkan lagi fungsinya.

Momentum untuk berbenah, menurut Hanifah, sudah di depan mata. Tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan.