Ia mendesak agar Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan pihak lain yang terkait dimintai pertanggungjawaban. Baginya, ini soal pembiaran yang berujung pada munculnya ‘negara dalam negara’ di wilayah Indonesia.
Di sisi lain, Arbi menyelipkan kekhawatiran yang lebih luas. Ia mengingatkan agar perjanjian dagang dengan China tidak sampai menggerus kedaulatan.
“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.
Peringatannya jelas. Seluruh institusi negara, dari presiden, TNI, Polri, hingga DPR, diminta untuk waspada dan bertindak.
“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa dalam kekhawatiran yang ia rasakan.
Artikel Terkait
Korban Penjambret Tewas Sendiri, Pelaku Pengejaran Malah Dijerat Hukum
Tina Talissa Resmi Menikah, Wapres Gibran Hadiri Pesta Pernikahan
Anggota DPRD Kudus Divonis Kerja Sosial, Hukuman Pertama di Era KUHP Baru
Sign: Drama Forensik Lawas yang Jadi Cikal Bakal Thriller Medis Korea