Pelabuhan Morowali: Pintu Masuk yang Lepas dari Kendali Negara?

- Senin, 08 Desember 2025 | 06:50 WIB
Pelabuhan Morowali: Pintu Masuk yang Lepas dari Kendali Negara?

Pelabuhan Misterius di Morowali: Sebuah Ancaman bagi Kedaulatan?

Isu tentang pelabuhan di dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali mencuat. Kali ini, peringatan keras datang dari pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah. Menurutnya, operasi pelabuhan yang diduga minim pengawasan itu bukan cuma persoalan teknis belaka, melainkan ancaman serius bagi kedaulatan Indonesia.

Laporan dari lapangan dan kesaksian mantan pekerja menguatkan dugaan itu. Pelabuhan internal yang dikelola konsorsium perusahaan China itu, disebut-sebut jadi tempat bongkar muat barang dan lalu lintas tenaga kerja asing. Yang jadi masalah, aktivitas itu berjalan tanpa kehadiran rutin petugas Bea Cukai atau Imigrasi. Seolah-olah, ada wilayah di Indonesia yang lepas dari pantauan negara.

“Ini menyentuh inti kedaulatan sebuah negara,” tegas Amir Hamzah, Senin lalu.

“Kalau ada fasilitas pelabuhan atau jalur masuk-keluar barang dan orang yang tidak dikendalikan penuh pemerintah, ya itu ancaman langsung. Titik.”

IMIP sendiri bukan main-main. Kawasan industri raksasa di Sulawesi Tengah ini adalah pusat pengolahan nikel terbesar di negeri ini. Di dalamnya, lengkap dengan dermaga ekspor-impor dan landasan udara internal. Infrastruktur itu memang dibangun untuk mendukung industri, tapi celah pengawasannya justru terbuka lebar. Pemerintah pusat dan daerah beralasan, IMIP adalah kawasan tertutup. Itu sebabnya banyak proses logistik tak melalui pelabuhan umum. Namun begitu, alasan itu justru memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar kawasan itu?

Amir membeberkan beberapa kerentanan yang mengkhawatirkan. Pertama, soal kendali infrastruktur yang ada di tangan investor asing. Dalam situasi konflik, titik akses vital seperti pelabuhan bisa jadi alat tekanan. Lalu, minimnya visibilitas aparat. Jika petugas Imigrasi dan Bea Cukai tidak punya akses penuh, data tenaga kerja asing jadi tidak lengkap, arus barang pun sulit dipastikan kelegalannya. Yang ketiga, potensi aktivitas tertutup. Bongkar muat tengah malam, kontainer tanpa dokumen jelas, atau pergerakan orang yang tidak tercatat semua itu sangat mungkin terjadi ketika pengawasan longgar.


Halaman:

Komentar