Pelabuhan Misterius di Morowali: Sebuah Ancaman bagi Kedaulatan?

Isu tentang pelabuhan di dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali mencuat. Kali ini, peringatan keras datang dari pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah. Menurutnya, operasi pelabuhan yang diduga minim pengawasan itu bukan cuma persoalan teknis belaka, melainkan ancaman serius bagi kedaulatan Indonesia.

Laporan dari lapangan dan kesaksian mantan pekerja menguatkan dugaan itu. Pelabuhan internal yang dikelola konsorsium perusahaan China itu, disebut-sebut jadi tempat bongkar muat barang dan lalu lintas tenaga kerja asing. Yang jadi masalah, aktivitas itu berjalan tanpa kehadiran rutin petugas Bea Cukai atau Imigrasi. Seolah-olah, ada wilayah di Indonesia yang lepas dari pantauan negara.

“Ini menyentuh inti kedaulatan sebuah negara,” tegas Amir Hamzah, Senin lalu.

“Kalau ada fasilitas pelabuhan atau jalur masuk-keluar barang dan orang yang tidak dikendalikan penuh pemerintah, ya itu ancaman langsung. Titik.”

IMIP sendiri bukan main-main. Kawasan industri raksasa di Sulawesi Tengah ini adalah pusat pengolahan nikel terbesar di negeri ini. Di dalamnya, lengkap dengan dermaga ekspor-impor dan landasan udara internal. Infrastruktur itu memang dibangun untuk mendukung industri, tapi celah pengawasannya justru terbuka lebar. Pemerintah pusat dan daerah beralasan, IMIP adalah kawasan tertutup. Itu sebabnya banyak proses logistik tak melalui pelabuhan umum. Namun begitu, alasan itu justru memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar kawasan itu?

Amir membeberkan beberapa kerentanan yang mengkhawatirkan. Pertama, soal kendali infrastruktur yang ada di tangan investor asing. Dalam situasi konflik, titik akses vital seperti pelabuhan bisa jadi alat tekanan. Lalu, minimnya visibilitas aparat. Jika petugas Imigrasi dan Bea Cukai tidak punya akses penuh, data tenaga kerja asing jadi tidak lengkap, arus barang pun sulit dipastikan kelegalannya. Yang ketiga, potensi aktivitas tertutup. Bongkar muat tengah malam, kontainer tanpa dokumen jelas, atau pergerakan orang yang tidak tercatat semua itu sangat mungkin terjadi ketika pengawasan longgar.

“Dalam dunia intelijen, pelabuhan tertutup seperti ini sangat rentan,” ujar Amir.

“Hari ini dipakai untuk industri, besok bisa untuk operasi lain yang pemerintah tidak ketahui. Itu namanya dual-use logistics.”

Konteks geopolitiknya pun makin memperumit persoalan. Morowali adalah jantung industri nikel Indonesia, mineral strategis untuk baterai kendaraan listrik yang diperebutkan global. Investasi masif China di IMIP menempatkan kawasan ini pada posisi yang sensitif. Di satu sisi, ada ketergantungan ekonomi terhadap modal dan teknologi dari sana. Di sisi lain, persaingan AS-China di bidang EV membuat setiap celah dominasi dalam rantai pasok jadi bahan analisis yang serius. Isu ini dengan cepat bisa berubah menjadi narasi bahwa Indonesia ‘kehilangan kendali’ atas wilayah strategisnya sendiri.

Menanggapi keresahan ini, Kementerian terkait sebenarnya sudah berjanji akan melakukan audit. Rencananya, akan ada penempatan personel tetap, peninjauan ulang izin dermaga, verifikasi jalur logistik, dan koordinasi dengan TNI, Polri, serta BIN. Tapi sayangnya, hingga kini hasil audit itu belum juga dibuka ke publik. Keterbukaan informasi justru jadi kunci untuk mencegah spekulasi yang makin liar.

Pada akhirnya, sorotan terhadap pelabuhan IMIP ini cermin dari tarik-ulur yang klasik: kebutuhan akan investasi asing berhadapan dengan kewajiban mutlak menjaga kedaulatan. Terutama untuk industri sepenting nikel, pengawasan negara haruslah absolut, tidak ada tawar-menawar.

Amir Hamzah menutup perbincangan dengan nada tegas.

“Negara boleh membuka diri terhadap investasi. Tapi tidak ada kompromi untuk urusan pintu masuk wilayah kedaulatan. Pelabuhan yang tidak dikendalikan negara? Itu risiko yang terlalu mahal harganya,” pungkasnya.