Sawit untuk Rakyat, Bukan Hanya untuk 10 Keluarga!

✍🏻 Ruly Achdiat Santabrata

Lihatlah negara lain. Mereka bisa mengelola komoditas andalan tanpa harus merusak hutan dan, yang penting, tanpa membuat rakyatnya sengsara. Sungguh, sulit dipercaya kita masih berkutat di masalah yang sama. Hati saya miris.

Di satu sisi, angka-angka hilirisasi memang terlihat gemilang. Tapi di sisi lain, keadilan justru terpinggirkan. Ambil contoh di Sumatera. Nilai tambah yang mencapai puluhan triliun rupiah itu, mengalir deras ke kantong segelintir konglomerat. Sementara sekitar 18 juta petani dan pekerja hanya jadi penonton.

Rakyat kecillah yang terus menanggung akibatnya. Banjir bandang, satwa yang terancam punah, penolakan dari Uni Eropa, plus praktik korupsi yang tak kunjung usai. Sementara itu, negara terkesan memilih jalan "aman" lewat skema kerja sama dengan swasta, cukup puas dengan pungutan dan pajak yang masuk.

Lalu, apa akar masalahnya?

Semua bermuara pada kuatnya lobi politik dan cengkeraman oligarki. Coba lihat fakta ini: sepuluh grup sawit terbesar adalah penyumbang dana pilpres terbesar dalam satu dekade terakhir. Mereka juga menguasai sekitar 70% kapasitas hilirisasi kita.

Jadi, wajar saja jika kemudian upaya membentuk BUMN perkebunan yang baru langsung berhadapan dengan kepentingan di DPR dan partai. Pemerintah pun akhirnya memilih jalan tengah yang win-win: swasta tetap boleh berbisnis, negara dapat pemasukan dari pajak dan bea keluar.

Lantas, adakah jalan keluar yang realistis?

Menurut sejumlah pengamat, solusinya harus dimulai dari perencanaan yang profesional. BUMN Perkebunan yang baru, sejak awal harus punya komitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan swasta. Artinya, tidak ada lagi deforestasi, konflik agraria harus diselesaikan, dan ekosistem alam Sumatera serta Indonesia wajib dijaga.

Dengan perencanaan yang matang, target jangka panjang hingga 2035 bisa diwujudkan. Misalnya, produksi sawit BUMN bisa ditingkatkan signifikan tanpa membuka hutan baru. Restorasi jutaan hektar lahan kritis harus jadi prioritas. Populasi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera harus dijaga agar stabil, bahkan meningkat.

Dampak ekstrem seperti banjir bandang diharapkan bisa ditekan drastis. Ekspor ke pasar Eropa juga akan lebih aman karena mematuhi aturan keberlanjutan. Yang tak kalah penting, laba bersih BUMN yang besar harus kembali ke kas negara untuk membiayai hal-hal penting seperti pendidikan dan kesehatan.

Pada akhirnya, semua ini butuh keberanian politik. Butuh seorang pemimpin yang sungguh-sungguh berani melawan oligarki dan membersihkan BUMN dari dalam. Butuh reformasi hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baru setelah itu, jargon "Sawit untuk Rakyat" bukan lagi sekadar mimpi. Bukan hanya untuk segelintir keluarga.

Sayangnya, hingga detik ini, belum ada tanda-tanda serius ke arah sana.

(")