BSKDN Tegaskan: Data Terstandar Kunci Rekomendasi Kebijakan yang Akurat

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakannya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menekankan satu hal: standarisasi data dan metadata harus jadi fondasi utama. Tanpa itu, integritas informasi bisa dipertanyakan.

Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, mengungkapkan kompleksnya isu strategis saat ini menuntut lebih dari sekadar data lengkap. Data itu harus terstandar. Format, struktur, dan deskripsinya perlu seragam agar informasi yang dihasilkan benar-benar bisa diandalkan dan mudah disatukan antar-unit kerja.

"BSKDN punya mandat strategis untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis," jelas Noudy, Sabtu (6/12/2025).

Ia menegaskan, "Kita dituntut menyajikan informasi yang tidak hanya cepat, tapi juga akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan."

Noudy lalu merinci peran krusial metadata. Menurutnya, metadata memberi konteks pada setiap data yang dikumpulkan mulai dari definisi, cara pengumpulannya, sampai ruang lingkupnya. Kalau metadata tidak jelas, risikonya besar: interpretasi jadi berbeda-beda di setiap unit kerja. Ujung-ujungnya, kualitas rekomendasi kebijakan bisa terganggu.

Di sisi lain, sosialisasi yang digelar juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Noudy menyebut ini sebagai langkah besar Kemendagri untuk membangun ekosistem data yang terpadu dan bisa saling terhubung. Tujuannya sederhana: data dari tiap unit bisa saling mendukung dan dipakai untuk merumuskan kebijakan dengan lebih efektif.

"Ke depan, seluruh data BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas," tambahnya.