BSKDN Tegaskan: Data Terstandar Kunci Rekomendasi Kebijakan yang Akurat

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakannya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menekankan satu hal: standarisasi data dan metadata harus jadi fondasi utama. Tanpa itu, integritas informasi bisa dipertanyakan.

Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, mengungkapkan kompleksnya isu strategis saat ini menuntut lebih dari sekadar data lengkap. Data itu harus terstandar. Format, struktur, dan deskripsinya perlu seragam agar informasi yang dihasilkan benar-benar bisa diandalkan dan mudah disatukan antar-unit kerja.

"BSKDN punya mandat strategis untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis," jelas Noudy, Sabtu (6/12/2025).

Ia menegaskan, "Kita dituntut menyajikan informasi yang tidak hanya cepat, tapi juga akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan."

Noudy lalu merinci peran krusial metadata. Menurutnya, metadata memberi konteks pada setiap data yang dikumpulkan mulai dari definisi, cara pengumpulannya, sampai ruang lingkupnya. Kalau metadata tidak jelas, risikonya besar: interpretasi jadi berbeda-beda di setiap unit kerja. Ujung-ujungnya, kualitas rekomendasi kebijakan bisa terganggu.

Di sisi lain, sosialisasi yang digelar juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Noudy menyebut ini sebagai langkah besar Kemendagri untuk membangun ekosistem data yang terpadu dan bisa saling terhubung. Tujuannya sederhana: data dari tiap unit bisa saling mendukung dan dipakai untuk merumuskan kebijakan dengan lebih efektif.

"Ke depan, seluruh data BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas," tambahnya.

Dengan nada tegas ia mengatakan, "Kalau kita kuat dalam data, hambatan dalam penyusunan policy brief pasti bisa diatasi."

Pada forum itu, Noudy mengajak semua unit kerja memanfaatkan momen sosialisasi untuk menyamakan persepsi. Ia menekankan, penguatan tata kelola data bukan cuma tugas tim pengelola data, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran BSKDN.

"Saya harap kegiatan seperti ini jadi pondasi awal. Agar semua unit kerja bergerak dalam satu arah yang sama," terangnya.

Sementara itu, dari sudut pandang teknis, perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Alwin Ferry, memberikan penekanan. Baginya, data bukan sekadar urusan teknis yang kaku. Ini fondasi untuk membangun interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri.

Menurut Alwin, jika semua unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, proses integrasi, verifikasi, hingga pembaruan data akan berjalan lebih cepat. Akurasinya juga lebih terjaga.

"Yang tak kalah penting," pungkasnya, "kita harus memastikan sumber datanya jelas. Benar-benar kita ketahui dan bisa dipertanggungjawabkan."