tanyanya.
Bagi Ridho, Pemprov Sumsel punya pekerjaan rumah besar: memulihkan kepercayaan publik. Caranya dengan menunjukkan aturan berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu.
Tekanan juga datang dari organisasi masyarakat. Rahmat Sandi, Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), menyebut peristiwa ini membuka borok lama soal aturan ODOL dan mobilisasi alat berat yang kerap diabaikan.
“Ketika perusahaan bisa dengan mudah melintas menggunakan HD tanpa izin, masyarakat mempertanyakan: di mana fungsi kontrol negara?”
ucapnya lantang.
SIRA mendesak audit menyeluruh terhadap izin operasional dan jalur distribusi perusahaan tambang. Bahkan, mereka mendorong tindakan yang lebih konkret dan langsung terasa di lapangan.
“Kerangkeng saja truk HD yang melanggar. Itu bentuk kehadiran negara,”
kata Rahmat dengan nada tegas. Sebuah usulan yang gamblang, mencerminkan kekecewaan yang sudah menumpuk.
Artikel Terkait
Bahlil Usulkan Pilkana Kembali Lewat DPRD, Wacana Lama yang Kembali Menggelinding
Lima Serial Remaja Barat yang Bikin Nostalgia dan Tak Lekang Waktu
Gubernur Aceh Berang: Bupati Cengeng, Lebih Baik Mundur Saja!
Mantan Ketua DPRD Pasaman Tewas Tertimpa Ekskavator Saat Kirim Bantuan