Kader Muda NU Soroti Penyimpangan, Desak PBNU Kembali ke Jati Diri

JAKARTA – Suara kritis muncul dari kalangan muda Nahdlatul Ulama. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Kamis-Jumat lalu, Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menilai ada yang mulai melenceng di tubuh pengurus pusat. Intinya, mereka mendesak PBNU untuk kembali patuh pada aturan main organisasi, AD/ART, dan menghormati upaya perdamaian yang digagas para kiai sepuh.

Menurut para peserta yang datang dari berbagai penjuru tanah air, praktik keputusan sepihak di internal PBNU belakangan ini makin menguat. Padahal, musyawarah dan tabayyun selama ini adalah nyawa NU. Situasi ini, bagi mereka, jelas mengkhawatirkan.

“Kalau benar ada rencana pleno untuk menunjuk Penjabat Ketua Umum, ya itu namanya kesewenang-wenangan,” tegas Purwaji, Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Jumat (5/12/2025).

Dia melanjutkan dengan nada getir. Para kiai justru sedang mengupayakan islah, jalan damai. Tapi rencana pleno itu terasa seperti pemaksaan. “Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.

Di sisi lain, ruang dialog dianggap semakin sempit. Ada kecenderungan kewenangan struktural dipakai untuk membatasi komunikasi, sementara seruan para masyayikh kerap tak digubris. Hal ini dinilai bukan cuma mengancam marwah organisasi, tapi juga menjauhkan NU dari jati dirinya sebagai jam’iyah yang berlandaskan syura dan tuntunan ulama.

Purwaji mengingatkan, AD/ART itu bukan sekadar dokumen formal. Itu pagar yang menjaga kehormatan organisasi. Tanpa ketaatan padanya, setiap keputusan bisa kehilangan legitimasi moral di mata warga NU.

Pandangan senada disampaikan Fajri Al Farobi, salah satu narasumber dalam konsolidasi itu. Baginya, tradisi NU hanya bisa hidup kalau dialog dibuka lebar-lebar.

“Islah itu jalannya para kiai. Kalau pintu dialog ditutup dan keputusan cuma diambil sepihak, ya itu bukan lagi tradisi NU,” katanya.

Forum konsolidasi ini, lanjutnya, pada dasarnya adalah gerakan moral. Tujuannya satu: memastikan NU tetap berada di rel yang benar.

Pertemuan dua hari itu akhirnya melahirkan sejumlah pernyataan sikap. Mereka menolak keras segala bentuk kesewenangan di tubuh PBNU dan segala tindakan yang mengabaikan AD/ART. Peserta juga meminta agar kiai dan pengurus tidak mudah terpancing fitnah sebelum melakukan tabayyun, klarifikasi, secara seksama.

Mereka menegaskan, langkah ini bukan pembangkangan. Ini upaya untuk menegakkan kembali tradisi jam’iyah yang selalu dibimbing kiai sepuh. Nama-nama pesantren besar seperti Ploso dan Tebuireng disebut sebagai simbol sanad keulamaan yang harus dijaga.

Harapannya, suara dari kader muda ini bisa jadi pengingat bagi semua pengurus. Agar NU tetap khidmat pada umat, menjaga persatuan, dan merawat marwah organisasi di tengah dinamika internal yang tak bisa dihindari.