Prabowo, Sampai Kapan Engkau Bertahan dengan Sikapmu?

M. Isa Ansori

Ada yang janggal dalam politik kita hari-hari ini. Bukan soal kompromi kita sudah biasa melihatnya. Kejanggalannya justru terletak pada siapa yang melakukannya. Seorang tokoh yang dulu paling lantang berteriak soal kedaulatan, kebenaran, dan kehormatan negara.

Kini, pertanyaan itu bergema di mana-mana: “Prabowo, sampai kapan engkau bertahan dengan sikapmu?”

Sampai kapan mata ini akan terus tertutup? Tertutup pada warisan rezim sebelumnya yang sarat proyek bermasalah, kebijakan oligarkis, suara adat yang dibungkam, dan kerusakan alam yang kian menjadi. Alih-alih jadi presiden pembebas, engkau malah jadi penjaga pagar bagi kekuasaan lama. Kenapa?

Warisan yang Disembunyikan, Beban yang Dipikul

Sebagai mantan Menhan, Prabowo jelas bukan orang awam. Ia pasti baca laporan-laporan yang tak pernah sampai ke publik. Ia paham betul peta masalah dari ujung barat sampai timur negeri ini. Ia tahu bagaimana jaringan kekuatan bergerak, siapa dalang di balik layar, dan dampaknya buat rakyat kecil.

Makanya publik heran. Kenapa diam?

Banyak pengamat bilang, ini soal “utang politik”. Utang yang membuatnya segan mengambil langkah korektif, meski warisan itu jelas-jelas membebani rakyat. Diamnya Prabowo bukan cuma sikap biasa. Itu restu sunyi untuk kebijakan yang selama sepuluh tahun terakhir dikeluhkan banyak orang.

Whoosh: Monumen Megah, Beban Tersembunyi

Kereta cepat Whoosh berdiri megah. Tapi bagi sejumlah ekonom, itu monumen pembengkakan anggaran. Janji “tanpa APBN” akhirnya melunak. Nyatanya, uang negara ikut menanggung.

Namun begitu, Prabowo memilih terus melanjutkan narasi lama. Proyek ini, katanya, “membawa masa depan”.

Pertanyaannya, masa depan seperti apa yang kita dapat, jika rakyat harus menanggung utang jangka panjang akibat salah perencanaan? Di titik ini, banyak yang mulai ragu. Apa Prabowo benar-benar presiden, atau cuma penerus cerita Jokowi tanpa ruang untuk mengkritik?

Morowali: Hilirisasi atau Penyerahan Kedaulatan?

Morowali adalah cermin paling terang dari pergeseran arah kita. Hilirisasi digembar-gemborkan sebagai sukses besar. Tapi laporan dari lapangan bercerita lain: pencemaran berat, ketergantungan pada modal asing, kondisi kerja yang memprihatinkan, dan nilai tambah minim untuk warga lokal.

Publik masih ingat. Dulu, Prabowo bicara lantang tentang kedaulatan nasional.

Sekarang, ketika kedaulatan itu seperti tergadaikan di tambang nikel, suaranya justru menghilang. Sebuah ironi yang pahit. Tokoh yang vokal soal kedaulatan, kini mendiamkan ketergantungan baru yang lahir dari kebijakan era sebelumnya.

Bandara “Republik dalam Republik”: Simbol yang Lepas Kendali

Pernyataan Menhan Syafrie soal bandara yang beroperasi bak “republik dalam republik” sempat membuat publik terhenyak. Ungkapan itu mengisyaratkan ada ruang strategis negara yang dikelola di luar kendali penuh NKRI.

Tapi yang bikin heran, tidak ada tindak lanjut tegas dari Prabowo. Kalau presiden tak bergerak memperbaiki kedaulatan atas infrastruktur udara, lalu apa arti slogan “Indonesia Berdaulat” yang kerap digaungkan? Ketidakberanian ini memunculkan tanya: sampai kapan kedaulatan dibiarkan jadi wilayah abu-abu?

Banjir Sumatra: Oligarki Menang, Rakyat Tenggelam

Banjir yang melanda banyak wilayah Sumatra bukan sekadar musibah alam belaka. Para ahli lingkungan bersikeras, akar masalahnya struktural: kerusakan hulu sungai, konsesi perkebunan besar, dan izin-izin longgar yang sering dikaitkan dengan jejaring politik tertentu.

Hutan dibabat. Satwa terusir. Rakyat kehilangan rumah berulang kali.

Namun, pola kebijakan lama tetap dipertahankan. Banjir seolah hanya “kejadian musiman”. Padahal, yang musiman mungkin bukan airnya tapi keberanian politik untuk mengubah keadaan.

IKN: Kota Masa Depan, Luka Masa Kini

IKN digadang-gadang sebagai simbol transformasi. Sayangnya, di balik kemegahan itu, masyarakat adat Suku Balik, Paser, dan lainnya justru merasakan tekanan hebat. Tanah ulayat berubah status. Situs budaya tergusur. Ruang hidup mereka menyempit oleh proyek raksasa yang tak memberi panggung setara untuk suara mereka.

Ini proyek yang sangat butuh koreksi moral. Tapi Prabowo memilih meneruskan pola lama: cepat dan agresif, tanpa jeda untuk merenung. Sampai kapan masyarakat adat harus menanggung beban pembangunan yang bukan keinginan mereka? Sampai kapan luka ini dibiarkan melebar?

Di Persimpangan Sejarah

Prabowo sekarang ada di titik penentu. Sejarah nanti akan menilai: apakah ia seorang pemimpin, atau cuma pewaris.

Pemimpin sejati berani memperbaiki kesalahan, sekalipun itu dibuat oleh orang yang pernah membantunya. Sementara pewaris hanya menjaga kursi tetap hangat, biarpun rakyat di luar kedinginan.

Kalau ia tetap bertahan dalam lingkar ketakutan dan utang budi, maka capainya bukanlah kepemimpinan besar. Ia akan dicatat sebagai presiden yang tak sanggup mengoreksi rezim sebelumnya.

Prabowo, Sampai Kapan?

Sampai kapan kebijakan yang merugikan rakyat akan terus dilindungi? Sampai kapan proyek yang menggadaikan kedaulatan ekonomi dan tanah adat dipertahankan?

Sampai kapan engkau diam menyaksikan oligarki merampas hutan, nikel, bandara, dan masa depan bangsa?

Rakyat sudah menunggu terlalu lama. Saatnya engkau menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata.

Surabaya, 2 Desember 2025

Tentang Penulis:
M. Isa Ansori, Penulis dan Akademisi. Wakil Ketua ICMI Jatim dan Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya.