Ijazah Jokowi sebagai Barang Langka dan Politik Konservasi Dokumen

M. Isa Ansori

Di republik yang tak pernah kehabisan ironi ini, kadang kita menemukan fenomena yang begitu absurd. Melewati batas antara tragedi dan komedi. Salah satu yang paling menghibur meski dengan cara yang pahit adalah bagaimana sebuah ijazah tiba-tiba berubah status menjadi barang langka. Seolah-olah ia spesimen terakhir dari peradaban yang hampir punah, sehingga harus dilindungi negara dengan segala upaya.

Ijazah Jokowi, dalam hal ini, tampaknya sudah naik kelas. Dari sekadar dokumen akademik biasa, ia berubah menjadi semacam artefak politik yang disakralkan. Benda yang tak boleh disentuh, tak layak dipertanyakan, dan konon hanya pantas dilihat oleh makhluk-makhluk tertentu yang punya izin konservasi tingkat tinggi.

Bayangkan ketika warga biasa mencoba mendekati benda tersebut. Reaksinya persis seperti saat seseorang melangkah terlalu dekat ke kandang harimau langka: alarm langsung berdering, aparat mendadak sigap, dan publik pun diimbau untuk tidak memberi makan rasa ingin tahu mereka.

Padahal, dalam dunia konservasi, perlindungan berlebihan biasanya hanya diberikan pada spesies yang hampir punah. Tapi di Indonesia, rupanya aturan tak tertulis itu kini berlaku juga untuk dokumen akademik.

Kelucuan ini makin terasa ketika kita ingat bahwa Hari Guru baru saja lewat. Di hari itulah seharusnya bangsa ini mengenang jasa para pendidik yang mengajarkan kita untuk berpikir jernih, menanyakan hal-hal penting, dan memeriksa bukti sebelum percaya.

Namun semua ajaran mulia itu mendadak tampak tidak laku ketika berhadapan dengan satu dokumen yang diperlakukan layaknya mantra suci peninggalan kerajaan Majapahit.

Guru-guru kita dulu mengajarkan bahwa ijazah hanyalah bukti administrasi dari sebuah proses panjang belajar. Tapi negara kini memperlakukannya seperti kaca pecah terakhir yang menahan runtuhnya sebuah narasi besar.

Dan inilah yang lucu: semakin dilindungi, semakin terasa "langka"-nya. Semakin dilarang dipertanyakan, semakin penasaran publik. Jangan-jangan ini bukan sekadar ijazah biasa mungkin ini benda langka yang cuma ada satu di dunia.

Seolah-olah dari ribuan alumni UGM, hanya satu yang harus dijaga ketat dengan standar keamanan level museum harta karun.

Perlindungan berlebihan itu menciptakan humor politik yang nyaris sempurna. Humor yang tak butuh punchline karena kenyataannya sendiri sudah cukup menggelikan.

Coba bayangkan adegan ini:

Seorang warga bertanya soal dokumen pendidikan, yang dalam logika akademik biasa adalah hal yang paling lumrah. Di institusi pendidikan manapun, verifikasi data alumni adalah hal yang wajar. Bahkan universitas-universitas besar di dunia justru bangga ketika data alumninya bisa diakses publik.

Tapi di sini? Begitu ada pertanyaan, negara langsung melakukan manuver konservasi tingkat tinggi. Muncul pernyataan resmi beruntun. Klarifikasi bertumpuk. Narasi dibangun seolah ada upaya penistaan terhadap dokumen suci. Aparat pun tampil bagai sedang melindungi fosil dinosaurus yang hanya tersisa satu fragmen.

Semua ini bikin publik mikir: "Wah, jangan-jangan ijazah ini memang lebih langka daripada harimau Jawa yang sudah punah itu."

Padahal yang dipertanyakan bukan fosil. Cuma ijazah. Dokumen akademik biasa. Barang yang, dalam kehidupan normal, tidak pernah butuh pengawal berseragam.

Kelucuan ini menjadi satire sosial yang sangat telak. Sebab semakin negara membentengi dokumen itu, semakin kelihatan bayangan besar di belakangnya bayangan tentang rapuhnya ruang dialog dan transparansi.

Dalam tatanan etika pendidikan sejati, kebenaran tidak perlu dijaga oleh aparat. Cukup ditunjukkan saja. Guru-guru kita mengajarkan itu sejak SD: "Kalau benar, tunjukkan buktinya." Tak perlu satu pleton penjaga moral nasional.

Ironinya makin terasa ketika kita sadar bahwa perlindungan berlebihan terhadap sebuah ijazah justru mencederai profesi guru. Para guru telah menghabiskan hidupnya untuk membangun integritas murid-muridnya. Mereka mengajarkan bahwa kejujuran tidak boleh ditawar. Mereka memaksa murid menjawab dengan jujur, meski konsekuensinya nilai merah.

Tapi ketika negara memperlakukan dokumen pendidikan sebagai benda yang tak boleh diuji, apa yang dirasakan guru?

Rasanya pahit.

Rasa bahwa kerja keras mereka dianggap remeh.
Rasa bahwa negara tidak percaya dengan dunia pendidikan itu sendiri.

Kelucuan politik seringkali bekerja seperti ini:

Semakin negara berusaha terlihat kuat, semakin yang nampak justru kelemahan moralnya. Semakin negara membentengi dokumen, semakin jelas bahwa bukan dokumennya yang rapuh, melainkan narasi yang membungkusnya.

Humor gelap ini membuat kita bertanya-tanya: Sebenarnya apa sih yang sedang dilindungi?
Ijazahnya? Ataukah gagasan bahwa kebenaran bisa direkayasa?

Di negeri ini, kadang sangat sulit membedakan mana perlindungan dan mana pengaburan.
Keduanya memakai pakaian yang sama: aparat.

Pada akhirnya, ada hal yang jauh lebih penting dari dokumennya sendiri: kebenaran telah menjadi barang langka. Dan ketika kejujuran lebih langka daripada dokumen yang dijaga, sebenarnya kita sedang memasuki periode politik yang tidak sehat.

Sebab transparansi semestinya bukan barang konservasi. Ia seharusnya menjadi bagian paling normal dari demokrasi.

Kalau sebuah ijazah saja harus diperlakukan seperti artefak langka, lalu apa yang bisa kita harapkan dari dokumen negara lainnya?

Di titik ini, kelucuan berubah menjadi peringatan: Bahwa negara yang terlalu serius melindungi dokumen, biasanya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih serius daripada dokumennya.

Dan mungkin hanya mungkin itulah alasan mengapa ijazah itu diperlakukan seperti benda langka: bukan karena pentingnya, tetapi karena cahaya bisa terlalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa membawanya dalam gelap.

Surabaya, 25 November 2025

Tentang Penulis:

Kolumnis dan Akademisi, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Transaksional Analisis, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, Wakil Ketua ICMI Jatim, aktif menulis opini dan essay sosial, politik, pendidikan, kebudayaan dan kebijakan kebijakan sosial di media cetak maupun online