43 Ormas di Yogyakarta Beroperasi Tanpa Izin Resmi

Hingga November tahun ini, tercatat ada 160 organisasi kemasyarakatan yang bergerak di wilayah Kota Yogyakarta. Angka ini diungkapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.

Yang menarik, dari jumlah tersebut, tak semua ormas punya legalitas resmi. Tercatat 43 organisasi di antaranya belum melengkapi dokumen administratif yang seharusnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto, memberikan penjelasan soal hal ini saat berbincang dengan awak media di kantornya, Jumat (21/11) lalu.

“Saat ini terdapat 160 ormas di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 117 ormas memiliki legalitas lengkap,”

Nindyo melanjutkan, banyak dari ormas yang hanya mengandalkan akta notaris. Padahal, itu belum cukup. Legalitas yang sesungguhnya didapat lewat pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, atau melalui pelaporan resmi ke Kesbangpol. Baru setelah semua berkas lengkap, pemerintah daerah bisa menerbitkan status terdaftar.

Menurutnya, tanpa legalitas yang jelas, pemerintah kesulitan memantau aktivitas dan program yang dijalankan organisasi tersebut. Meski begitu, upaya penertiban tak semudah yang dibayangkan.

“Regulasi memang mewajibkan pendaftaran, tetapi tidak ada sanksi, sehingga penertiban menjadi tantangan,”

Kesbangpol sendiri rutin melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Tapi, Nindyo mengakui, banyak ormas yang berhenti pada tahap akta notaris tanpa melanjutkan prosesnya di Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, maupun Kesbangpol.

Di sisi lain, ada kabar yang cukup menenangkan. Hingga saat ini, belum ada laporan dari masyarakat mengenai aktivitas ormas yang dianggap meresahkan.

“Namun sejauh ini, belum ada laporan masyarakat tentang ormas yang meresahkan,”

Demikian penutupnya.