Dukungan Publik Menguat, 84% Warganet Soroti Putusan MK Soal Larangan Jabatan Sipil Bagi Polisi Aktif

Gelombang reaksi publik pun muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Lembaga riset INDEF, lewat Continuum INDEF, mencoba memotret fenomena ini dengan menganalisis ribuan percakapan di media sosial. Hasilnya? Mayoritas warganet justru menyambut baik keputusan kontroversial itu.

Arini Astari, Business Head Continuum INDEF, memaparkan temuan mereka. Menurutnya, putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu memang memicu perdebatan sengit di ruang digital.

"Nah, di sinilah analisis data yang tadi kita bahas menjadi penting untuk membaca bagaimana respons publik," ujar Arini dalam sebuah diskusi publik yang digelar secara daring, Minggu (23/11).

Dari total 11.636 percakapan yang dikumpulkan dari platform X dan YouTube selama 13-17 November 2025, tercatat 83,96% bernada positif. Hanya 16,04% yang menolak atau meragukan putusan tersebut.

Angka ini, bagi Arini, mencerminkan apresiasi publik terhadap upaya pembenahan tata kelola birokrasi. "Ini menunjukkan publik secara umum mengapresiasi putusan ini, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah," tambahnya.

Menariknya, sentimen positif ini banyak diwarnai optimisme terhadap reformasi institusional. "Sentimen positif ini banyak diwarnai narasi bahwa putusan MK adalah angin segar bagi reformasi kepolisian, penguatan profesionalisme aparat, dan penguatan supremasi sipil atas aparat bersenjata," katanya.

Arini membeberkan tiga narasi utama yang mendominasi klaster positif. Pertama, publik menganggap MK berani mengambil langkah korektif di tengah kelelahan masyarakat terhadap praktik rangkap jabatan.

"Yang kedua, langkah nyata reformasi kepolisian," tutur Arini. "Putusan ini dibaca sebagai peluang mengurangi abuse of power, konflik kepentingan, dan memperjelas batas antara fungsi penegakan hukum dan jabatan administratif."