Sumsel Siaga Banjir, BPBD Desak Daerah Tetapkan Status Darurat

Menjelang musim hujan 2025–2026, suasana di Sumatera Selatan mulai mencekam. BPBD setempat bersiap menaikkan status siaga darurat untuk banjir dan longsor. Langkah ini bukan tanpa alasan. Potensi bencana hidrometeorologi dilaporkan meningkat hampir di semua kabupaten dan kota.

Kesiapsiagaan ternyata sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M Iqbal Alisyahbana. "Dalam waktu dekat status siaga akan dinaikkan. Kita sudah menyiapkan personel dan sarana lengkap untuk menghadapi musim hujan ini," tegas Iqbal pada Kamis, 20 November 2025.

Ia menambahkan bahwa seluruh peralatan dan personel, termasuk tim SAR, telah disiagakan. Apel siaga di OKU Selatan menjadi penanda dimulainya langkah antisipasi ini.

Meski hampir seluruh wilayah Sumsel berpotensi terdampak, BPBD memetakan 11 kabupaten/kota sebagai kawasan rawan banjir dan longsor. Namun begitu, baru Kabupaten OKU yang benar-benar menetapkan status siaga. Iqbal mendorong pemda lain untuk segera menyusul.

"Karena untuk provinsi bisa menaikkan status, minimal dua daerah harus menetapkan status siaga lebih dulu," jelasnya. Keterlambatan penetapan status oleh pemda dikhawatirkan bakal memperlambat mitigasi dan respons saat bencana benar-benar terjadi.

Di sisi lain, kondisi cuaca semakin tidak menentu. Berdasarkan laporan BMKG, 85 persen wilayah Sumsel sudah masuk musim hujan. Risiko banjir, genangan, dan tanah longsor pun meningkat tajam.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sumsel, Wandayantolis, memberikan peringatan khusus. "Potensi hujan ekstrem perlu diwaspadai, terutama di daerah rawan seperti lereng tebing, bantaran sungai, dan kawasan perkotaan yang sering tergenang," katanya.

BMKG juga memprediksi puncak musim hujan bakal terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Pada periode itu, curah hujan tertinggi diprakirakan merata di seluruh penjuru Sumsel.

Dengan ancaman yang kian nyata, BPBD dan BMKG mendesak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah daerah pun diminta bergerak cepat. Mulai dari menyiapkan titik evakuasi, logistik darurat, hingga membersihkan saluran air di kota-kota.

"Kami mengimbau pemda tidak menunda penetapan status. Semakin cepat ditetapkan, semakin cepat mitigasi berjalan," pungkas Iqbal. Waktunya memang semakin sempit.