Lahat Berang, Konvoi Truk Tambang di Muara Enim Buka Luka Lama

Konvoi empat truk Heavy Duty milik PT Mustika Indah Permai yang meliintas di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, kawasan Islamic Center Muara Enim, ternyata menyulut reaksi yang lebih luas. Polemik yang terjadi pada Kamis malam, 13 November 2025 itu, tak cuma berhenti di kecaman publik. Kini, sorotan beralih ke Kabupaten Lahat, menyingkap sebuah masalah klasik: betapa lemahnya koordinasi dan pengawasan saat alat berat tambang harus berpindah antar wilayah.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lahat, Andriansyah, sudah angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil manajemen PT MIP dan PT Putra Perkasa Abadi selaku operator tambang untuk dimintai penjelasan resmi. Yang jadi sorotan utama, perusahaan ini beroperasi di Lahat, tapi aktivitas konvoinya justru terjadi di Muara Enim. Menurutnya, ini jelas menunjukkan adanya celah pengawasan yang mengkhawatirkan.

“Truk sebesar itu tidak boleh melintas di jalan umum tanpa izin dan pengawalan. Operasinya di Lahat, tapi melintasi jalan umum Muara Enim. Kami akan meminta klarifikasi terkait lintas wilayah ini,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Andriansyah juga menyebut bahwa persoalan ini sudah dikoordinasikan ke Komisi II DPRD setempat. Jika nanti ditemukan pelanggaran baik administratif maupun teknis DPRD siap mengeluarkan rekomendasi sanksi. “Bila terbukti ada unsur pelanggaran dan meresahkan warga, tentu kami mendorong sanksi tegas. Komisi II sudah diminta memproses ini secara serius,” tegasnya lagi.

Yang menarik, DPRD Lahat tak hanya melihat ini sebagai pelanggaran biasa. Mereka menghubungkannya dengan tragedi runtuhnya Jembatan Muara Lawai beberapa tahun silam, yang sempat menyita perhatian nasional. Kala itu, beban berlebih dari kendaraan tambang disebut-sebut jadi salah satu pemicu utamanya.

“Kami tidak ingin Lahat kembali dicoreng. Perusahaan tambang wajib mematuhi aturan mobilisasi alat berat agar insiden seperti Jembatan Muara Lawai tidak terulang,” tambah Andriansyah.

Tak cuma dari legislatif, sorotan juga datang dari organisasi masyarakat. Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menyebut konvoi truk HD itu sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.

“Jika perusahaan berani menerobos jalan umum dengan HD truck, itu menunjukkan pengawasan tidak berjalan maksimal. Pemda dan DPRD wajib bertindak cepat,” ujarnya.

Menurut Rahmat, aksi PT MIP ini bukan cuma soal lalu lintas semata. Lebih dari itu, ini berkaitan langsung dengan keamanan publik dan keberlanjutan infrastruktur daerah.

“Kalau dibiarkan, bukan hanya jalan dan fasilitas umum yang rusak, tapi nama baik daerah ikut jatuh. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” pungkasnya.

Jadi, malam itu bukan cuma tentang empat truk besar yang melintas. Tapi tentang sistem pengawasan yang ternyata masih bolong di sana-sini. Dan sekarang, semua mata tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah.