Kemenkum Kalbar Dukung Penuh Akreditasi Magister Hukum UPB Pontianak

Dalam sesi wawancara dengan asesor BAN-PT Ade Saptomo dan Mella Ismelina Farma Rahayu, Farida memaparkan berbagai bentuk sinergi yang telah terjalin, termasuk kerja sama dengan OBH/LBH terverifikasi, pelatihan paralegal, pendampingan hukum, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Rekomendasi Pengembangan

Farida juga memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan program studi, antara lain:

• Peningkatan kompetensi bahasa asing (Inggris dan Mandarin) untuk menghadapi tantangan global
• Penguatan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan praktik hukum kontemporer
• Optimalisasi kolaborasi dengan institusi pemerintah dan praktisi hukum

Visi Strategis Jangka Panjang

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan SDM hukum yang kompeten dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dalam pelayanan hukum, penyuluhan, maupun pengembangan kapasitas akademik demi kemajuan daerah," tegas Kakanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora.

Komitmen jangka panjang ini akan diwujudkan melalui penguatan kerja sama di bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta layanan kekayaan intelektual melalui sentra KI dan mitra OBH/LBH.

Dukungan konkret ini diharapkan dapat mengantarkan Program Studi Magister Hukum UPB meraih akreditasi unggul sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia hukum di Kalimantan Barat.