Kritik Subsidi PSO untuk Kereta Cepat Whoosh: Prioritas atau Salah Sasaran?

Wacana pemerintah untuk memberikan subsidi operasional kepada Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh melalui skema Public Service Obligation (PSO) menuai berbagai tanggapan dan kritik dari para ahli. Rencana yang diusulkan oleh CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai alasan pemberian subsidi untuk moda transportasi premium.

Ahli Nilai Subsidi PSO Tidak Tepat untuk Moda Premium

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI, Aditya Dwi Laksana, menyatakan bahwa arah kebijakan subsidi PSO untuk Whoosh dinilai kurang tepat. Menurut penjelasannya, skema PSO seharusnya dialokasikan untuk moda transportasi yang benar-benar mendukung mobilitas masyarakat luas, bukan untuk angkutan dengan harga tiket premium.

"Prinsip PSO adalah untuk moda transportasi dengan tingkat pemanfaatan tinggi yang menyokong pergerakan masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Aditya. Dalam konteks perkeretaapian Indonesia, bentuk transportasi yang sesuai dengan kriteria PSO adalah Kereta Api Lokal, Kereta Api Perkotaan, dan Kereta Api Ekonomi di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Moda-moda tersebut berfungsi sebagai urat nadi transportasi harian bagi mayoritas penduduk.

Fenomena Fokus Berlebihan pada Infrastruktur Prestisius

Beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar mempromosikan Whoosh sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia. Namun, banyak pihak mengkritik bahwa perhatian yang berlebihan terhadap proyek prestisius ini tidak diimbangi dengan perbaikan mendasar pada layanan kereta api ekonomi yang justru lebih penting bagi hajat hidup orang banyak.

Aditya mengingatkan bahwa rute Jakarta-Bandung sebenarnya telah dilayani oleh berbagai pilihan transportasi dengan tarif yang terjangkau, seperti bus, kendaraan travel, dan kereta api reguler. Dengan demikian, pemberian subsidi untuk Whoosh dianggap mengaburkan tujuan utama skema PSO yang seharusnya difokuskan pada pemerataan akses dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tujuan utama kebijakan PSO untuk tarif terjangkau adalah memastikan masyarakat tetap dapat bermobilitas dengan mudah, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara finansial," tegasnya.

Penolakan Subsidi untuk Layanan Kereta Cepat

Pendapat serupa disampaikan oleh Peneliti Senior Instran, Deddy Herlambang, yang secara tegas menolak wacana subsidi PSO untuk Whoosh. "Penerapan PSO untuk KCIC dinilai kurang tepat," ujarnya. Menurut Deddy, skema PSO semestinya diberikan untuk menutup selisih tarif agar layanan kereta api ekonomi tetap dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

Deddy menegaskan bahwa layanan kereta cepat pada dasarnya merupakan moda transportasi premium yang menjadi pilihan alternatif bagi penumpang yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, bukan moda transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat umum.

"Whoosh secara jelas merupakan layanan premium. Skema PSO telah terbukti efektif ketika diterapkan pada kereta api ekonomi, yang benar-benar digunakan oleh mayoritas masyarakat," ucap Deddy.

Dengan masih adanya berbagai tantangan dalam layanan kereta api ekonomi seperti keterbatasan kapasitas kursi, tingkat kepadatan tinggi, dan minimnya peningkatan kualitas layanan, kritik mengenai fokus berlebihan pada proyek Whoosh semakin mengemuka. Masyarakatakat pun mempertanyakan alokasi anggaran negara yang lebih sering diarahkan kepada proyek-proyek megah dibandingkan peningkatan fasilitas transportasi sehari-hari yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.