Fraksi Demokrat Kritik Keras Gaya Pimpinan Ketua DPRD DKI Khoirudin

Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta menyampaikan kritik pedas terhadap cara memimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dalam sidang paripurna penting. Sidang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 ini dinilai telah meninggalkan prinsip musyawarah mufakat yang seharusnya menjadi dasar demokrasi di dewan.

Lazarus Simon Ishak, yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia menggambarkan suasana sidang yang berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, itu penuh ketegangan dan terburu-buru, jauh dari citra ruang deliberatif yang semestinya.

"Sebagai anggota dewan yang baru, saya menyaksikan sebuah tontonan yang tidak mendidik. Gaya kepemimpinan Ketua DPRD saat ini terlihat sangat arogan dan tidak menghormati rekan-rekan anggota dewan lainnya. Ini adalah sebuah praktik yang sangat buruk," tegas Lazarus dalam pernyataannya pada Kamis, 13 November 2025.

Konflik dalam sidang ini memanas ketika sejumlah fraksi, termasuk PAN, Gerindra, dan PSI, menyampaikan interupsi. Mereka menolak pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar yang dialokasikan untuk program pangan murah. Sayangnya, interupsi dan penolakan ini tidak mendapatkan ruang dialog yang memadai dari pimpinan sidang.

Lazarus menekankan bahwa seorang pimpinan sidang seharusnya memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap anggota dewan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebelum sebuah keputusan final diambil. Proses ini, menurutnya, adalah jiwa dari demokrasi perwakilan.