Anggota DPR Minta BGN Tuntaskan Dulu Masalah Dapur MBG Sebelum Libatkan Kantin Sekolah

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyelesaikan persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih bermasalah sebelum melibatkan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, masih banyak dapur yang sudah mendapat persetujuan BGN dan dibangun 100% tetapi belum beroperasi.

"Satu persoalan saja belum selesai yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Irma mengusulkan BGN terlebih dahulu mengevaluasi seluruh dapur MBG yang bermasalah, mulai dari dapur fiktif, dapur yang diduga terafiliasi praktik jual titik, hingga dapur yang tidak memenuhi standar. "Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval (sudah siap operasi 100%) terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL," katanya.

Terkait pelibatan kantin sekolah, Irma menilai hal itu dapat dilakukan selama pengelola kantin memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. "Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis," paparnya.

Irma menilai program MBG merupakan kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Sebab, masyarakat berinvestasi membangun dapur dan menyediakan peralatan. "Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program yang sangat bagus, karena mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution," ungkapnya.

"Yang pasti program ini dahsyat jika dikelola oleh orang-orang profesional, oleh karena itu kami sebagai mitra pemerintah insyaallah bertanggung jawab dengan kesuksesan program ini," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN mengungkap sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilakan opsi tersebut dikaji mendalam. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam. Agustina mengatakan, dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, hanya tertulis pelaksanaan melalui SPPG. Prabowo, katanya, mempersilakan untuk mengkaji alternatif lain. "Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina.