Di sisi lain, obsesi Trump terhadap Greenland tak kunjung padam. Dalam wawancara yang sama dengan Times, ia kembali menegaskan bahwa wilayah itu harus berada di bawah kendali Washington.
Stephen Miller, wakil kepala staf kebijakan Trump, ikut bersuara. Saat diwawancarai CNN Senin lalu, ia mengulangi bahwa posisi resmi pemerintah adalah AS harus memiliki Greenland. Alasannya berkaitan dengan “aparatus keamanan secara keseluruhan.”
Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersikap waspada. Ia mengaku percaya bahwa Trump serius dengan keinginannya. Tapi ia juga punya peringatan keras.
“Jika AS menyerang negara NATO lain secara militer, semuanya akan berhenti – termasuk NATO itu sendiri.”
Kekhawatiran Frederiksen rupanya juga dirasakan sejumlah pemimpin Eropa. Awal pekan ini, sekelompok pemimpin Uni Eropa plus Inggris mengeluarkan pernyataan bersama. Isinya adalah pembelaan terhadap status Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Pernyataan itu disusun dengan kata-kata yang hati-hati, mencerminkan ketegangan yang nyata namun tetap berusaha diplomatis.
Jadi, situasinya sekarang cukup pelik. Dari Venezuela ke Greenland, dari hukum internasional ke moralitas pribadi seorang presiden. Dunia menyaksikan sebuah episode baru dalam politik global, di mana aturan main lama seakan digantungkan pada selera satu orang.
Artikel Terkait
Latihan Militer Tiga Negara di Afrika Selatan: Sinyal di Tengah Gejolak Global
China Batasi Drama CEO Jatuh Cinta ke Si Miskin, Sebut Sebar Harapan Palsu
Indonesia Khawatir, Langkah Trump Cabut Diri dari 66 Organisasi Internasional Dinilai Ancam Stabilitas Global
Iran Siagakan 400 Unit Tempur, Waspadai Serangan AS-Israel di Tengah Gejolak Dalam Negeri