Trump Klaim Hanya Moralitas Pribadi yang Bisa Menghentikannya

[Ilustrasi: Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers]

Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang, Donald Trump menyatakan dirinya tak terikat oleh hukum internasional. Ia hanya berpedoman pada moralitas pribadinya sendiri. Pernyataan ini meluncur tak lama setelah operasi kontroversial pasukan AS di Venezuela.

Memang, beberapa hari terakhir ini Washington terlihat sangat agresif. Selain soal Venezuela, mereka juga terus-terang mengulangi keinginan untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark itu. Dengan cara apa pun, begitu kira-kira nada yang terdengar.

Lalu, dalam wawancara eksklusif dengan The New York Times Rabu lalu, Trump semakin memperjelas posisinya. Ia menegaskan bahwa sebagai panglima tertinggi, tak ada yang bisa membatasinya. Hanya dua hal yang ia akui: pikirannya sendiri dan moralitasnya.

“Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya,” tegas Trump.

“Saya tidak membutuhkan hukum internasional.”

Namun begitu, ketika sang pewawancara mendesak lebih jauh apakah Washington benar-benar bisa mengabaikan norma global Trump sedikit melunak. Tapi hanya sedikit. Politikus dari Partai Republik itu lalu berkilah dengan mengatakan, “Itu tergantung pada definisi hukum internasional Anda.” Intinya, dialah yang berhak menentukan akhirnya.

Pernyataan-pernyataan itu bukan sekadar omongan di angin. Buktinya, sehari setelahnya, Kamis, Trump menandatangani memorandum penting. Isinya? Penangguhan dukungan AS untuk 66 organisasi dan badan internasional, termasuk beberapa di bawah PBB. Alasannya klasik: mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional dan keamanan AS.

Di sisi lain, obsesi Trump terhadap Greenland tak kunjung padam. Dalam wawancara yang sama dengan Times, ia kembali menegaskan bahwa wilayah itu harus berada di bawah kendali Washington.

Stephen Miller, wakil kepala staf kebijakan Trump, ikut bersuara. Saat diwawancarai CNN Senin lalu, ia mengulangi bahwa posisi resmi pemerintah adalah AS harus memiliki Greenland. Alasannya berkaitan dengan “aparatus keamanan secara keseluruhan.”

Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersikap waspada. Ia mengaku percaya bahwa Trump serius dengan keinginannya. Tapi ia juga punya peringatan keras.

“Jika AS menyerang negara NATO lain secara militer, semuanya akan berhenti – termasuk NATO itu sendiri.”

Kekhawatiran Frederiksen rupanya juga dirasakan sejumlah pemimpin Eropa. Awal pekan ini, sekelompok pemimpin Uni Eropa plus Inggris mengeluarkan pernyataan bersama. Isinya adalah pembelaan terhadap status Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Pernyataan itu disusun dengan kata-kata yang hati-hati, mencerminkan ketegangan yang nyata namun tetap berusaha diplomatis.

Jadi, situasinya sekarang cukup pelik. Dari Venezuela ke Greenland, dari hukum internasional ke moralitas pribadi seorang presiden. Dunia menyaksikan sebuah episode baru dalam politik global, di mana aturan main lama seakan digantungkan pada selera satu orang.