KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli Antoni, Pengamat: Geng Solo Dipreteli

Kasus bermula dari temuan dugaan aliran dana suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan pihak swasta dan Inhutani V, anak perusahaan Perhutani. KPK telah menetapkan beberapa tersangka dan menyita bukti berupa dokumen, uang tunai, serta catatan transaksi yang mengindikasikan adanya praktik suap untuk memuluskan perizinan.

Sejumlah pejabat KLHK, termasuk staf ahli menteri, telah dipanggil guna mengurai proses perizinan dan peran birokrasi kementerian dalam kerja sama tersebut. KPK menegaskan setiap nama yang memiliki keterkaitan, termasuk level pimpinan, tidak menutup kemungkinan akan dimintai keterangan.

Raja Juli Antoni dikenal sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sejak awal karier politiknya dekat dengan lingkaran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum menjabat menteri, ia dikenal vokal di ruang publik dan memiliki rekam jejak digital yang kerap mengkritik bahkan menyindir Presiden Prabowo Subianto saat masih menjadi rival politik Jokowi.

Kedekatan Raja Juli dengan mantan Presiden Jokowi menjadikan kabar kemungkinan pemanggilannya sebagai saksi bernilai politik tinggi. Bagi sebagian pengamat, ini bukan semata soal hukum, melainkan juga berpotensi mengubah peta kekuatan politik di tubuh pemerintahan Prabowo.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai proses ini dapat dibaca sebagai langkah Presiden Prabowo untuk mereduksi pengaruh kelompok yang kerap disebut publik sebagai “Geng Solo”—istilah populer untuk menyebut lingkaran politik dekat Jokowi.

“Jika KPK benar-benar memanggil Raja Juli, ini sinyal kuat bahwa Prabowo mulai mempreteli kekuatan jaringan Solo. Panggilan itu bukan hanya proses hukum, tapi pesan politik bahwa era dominasi kelompok lama mulai diurai,” ujar Amir kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).

Amir menggarisbawahi tiga poin penting:

1. Strategi Pelemahan Bertahap

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pejabat kunci yang punya kaitan dengan rezim sebelumnya adalah pola klasik memutus patronase lama. “Dengan masuknya KPK pada kasus ini, lapisan-lapisan pengaruh yang melindungi orang-orang tertentu mulai terkuak,” katanya.

2. Hukum dan Politik Beririsan

Amir menilai proses hukum tidak bisa dipisahkan dari implikasi politik. “Walau KPK bekerja berdasar bukti, dampak politiknya jelas: menggeser peta kekuasaan dan membuat faksi lama kehilangan taring,” ujarnya.

3. Risiko Balik Arah

Ia mengingatkan bahwa langkah ini juga berpotensi menimbulkan resistensi. “Jika dipersepsikan sebagai politisasi, kelompok yang merasa terdesak bisa memobilisasi dukungan dan membangun narasi perlawanan.”

Kemungkinan pemanggilan menteri aktif membawa konsekuensi besar. Secara hukum, pemanggilan menunjukkan bahwa penyidik menemukan indikasi relevansi langsung dengan kebijakan kementerian. Secara politik, isu ini dapat memunculkan tekanan publik, memaksa klarifikasi terbuka, bahkan memantik spekulasi perombakan kabinet.

Selain itu, kasus yang menyangkut pengelolaan kawasan hutan menyentuh sektor strategis. Jika terbukti, dampaknya bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam sekaligus memengaruhi kebijakan investasi di sektor kehutanan.

Hingga kini, KLHK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan pemanggilan menterinya. Namun, kementerian menegaskan siap bekerja sama penuh dengan KPK. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai bukti tanpa intervensi pihak mana pun.

Kasus dugaan suap di Inhutani V bukan hanya menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, tetapi juga menjadi barometer hubungan kekuasaan pasca-peralihan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Apakah langkah KPK akan sekadar menjerat oknum atau menjadi pintu pembongkaran jaringan lama, publik menunggu perkembangan penyidikan yang saat ini masih berjalan.

Sumber: jakarta1